Breaking News:

RPP Pelayaran Dikhawatirkan Picu Persaingan Tidak Sehat

Jika praktek broker ini berlangsung dalam bisnis pelayaran bisa mematikan industri kapal dalam negeri

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (27/1/2021). Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 3,75 persen yang konsisten dengan perkiraan inflasi tetap rendah dan stabilitas eksternal terjaga sebagai upaya bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kalangan pengamat mengkritik rencana pemerintah meluaskan kegiatan usaha pelayaran dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Pelayaran melalui keagenan (broker).

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, mengatakan bunyi pasal 44 dalam RPP sangat aneh, terutama yang mengatur soal agen umum dan pemilik kapal.

Menurut dia, ada yang tidak berimbang, namun bisnisnya disatukan dan dibolehkan untuk bersaing.

"Hal ini yang agak repot,” kata Agus Pambagio pada acara diskusi “Dampak Kebijakan Kelautan Kepada Industri Pelayaran Nasional,” yang diselenggarakan Kamis (4/2/2021).

Agus menjelaskan, keagenan dan kepemilikan kapal adalah dua sektor bisnis tidak imbang. Agen, kata dia, tidak perlu kapal hanya perlu kantor kecil. Sedangkan bisnis kapal harus memiliki kapal dan sumber daya manusia yang besar.

“Bagaimana kita bisa mengembangkan industri pelayaran, jika regulasinya tidak mendukung,” tuturnya.

Baca juga: DFW Indonesia : 22 Awak Kapal Perikanan Indonesia Meninggal di Kapal Ikan Tiongkok Sepanjang 2020

Agus menegaskan, kegiatan usaha keagenan hanya administrasi. Tapi dalam RPP yang akan dikeluarkan pemerintah agen malah ikut mencari muatan kapal. Karena bisa berubah menjadi seperti calo bagi kapal asing.

Jika praktek broker ini berlangsung dalam bisnis pelayaran, kata Agus, bisa mematikan industri kapal dalam negeri. Karena itu harus ada upaya untuk memperbaiki agar RPP kembali seperti dulu lagi, agen adalah agen, tidak boleh mencari muatan.

Pengamat industri pelayaran dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Tri Achmadi Ph.D menilai, rancangan beleid baru akan berdampak kepada bisnis yang tidak sehat dalam industri pelayaran. Karena menyatukan dua model bisnis yang entitasnya tidak sama.

Halaman
12
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved