Survei LSI: Mayoritas Publik Anggap BUMN dan Koperasi Paling Pantas Kelola Sumber Daya Alam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan hasil survei persepsi publik yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mayoritas publik menganggap bahwa BUMN dan koperasi warga yang paling pantas mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan hal tersebut dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Persepsi Publik Atas Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sektor Sumber Daya Alam di kanal Youtube Lembaga Survei Indonesia pada Minggu (8/8/2021).

"Siapakah menurut masyarakat yang paling pantas mengelola SDA, ini masih secara umum. Kalau diperhatikan di sini mayoritas publik itu menganggap bahwa BUMN dan koperasi warga yang paling pantas mengelola SDA," kata dia.

Baca juga: Peter Gontha Beri Isyarat Segera Berhenti dari Jabatannya Sebagai Komisaris Garuda Indonesia

Hal tersebut kata Djayadi misalnya tampak di bidang pertambangan.

Sebanyak 44% responden, kata dia, lebih menganggap BUMN yang pantas.

Kemudian, lanjutnya, diikuti oleh koperasi warga baru setelah itu perusahaan swasta nasional.

Selain itu, kata dia, dalam penangkapan dan ekspor margasatwa, publik juga lebih percaya atau lebih menganggap koperasi yang lebih cocok atau lebih pantas.

Kemudian, lanjutnya, dalam bidang pemrosesan limbah sampah, publik juga menilai BUMN dan koperasi yang dianggap lebih pantas.

"Perkebunan, sama. Kalau di perkebunan masyarakat lebih menganggap koperasi lebih pantas dan lebih banyak dukungannya daripada BUMN. Demikian juga penangkapan ikan dan sumber daya laut," kata dia.

Baca juga: Survei: Publik Bersikap Positif Terhadap Pemerintah Dalam Menyeimbangkan Pembangunan dan Lingkungan

Dengan demikian, kata dia, ada kecenderungan masyarakat lebih percaya kepada BUMN atau negara atau rakyat (koperasi warga) dalam mengelola SDA

"Setelah itu baru perusahaan swasta nasional dan sedikit sekali yang menganggap perusahaan asing yang pantas mengelola SDA," kata dia.

Survei dilakukan menggunakan telepon kepada responden karena dalam situasi pembatasan sosial yang luas diterapkan di hampir seluruh wilayah Indonesia, sulit diketahui secara cepat dinamika persepsi publik atas isu-isu mutakhir dengan mengandalkan survei tatap muka langsung dengan responden. 

Sampel basis nasional yang disurvei sebanyak 1.200 responden dan dilakukan tambahan sample di empat provinsi yakni Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara masing-masing menjadi 400 responden. 

Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap
muka langsung yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.

Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.