Breaking News:

Utang Luar Negeri Indonesia Nyaris Tembus Rp 6.000 Triliun

posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2021 tercatat senilai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 5.919 triliun

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bank Indonesia dalam laporan terbarunya menyebutkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2021 tercatat senilai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 5.919 triliun (asumsi kurs Rp 14.239 per dolar AS). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia dalam laporan terbarunya menyebutkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2021 tercatat senilai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 5.919 triliun (asumsi kurs Rp 14.239 per dolar AS).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, angka tersebut tumbuh lambat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar 415,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2 persen (yoy),” ujar Erwin, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Nasional Menurun selama 8 Minggu, Satgas: Turun 88,9% Dibanding Lonjakan Kedua

Erwin melanjutkan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah.

Untuk ULN Pemerintah, tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi ULN Pemerintah di bulan Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19.

Lanjut Erwin, Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Yang belanja tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

Baca juga: Hatta Rajasa Dukung Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera untuk Genjot PDB Wilayah

Halaman
123
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved