UMKM Bangkrut, Pinjol Ilegal Ambil Untung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) satu per satu berguguran karena kehabisan modal.

Situasi ini dimanfaatkan pinjaman online ilegal menyalurkan pembiayaan.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Odo R M Manuhutu menyebut di masa pandemi sekira 45 persen UMKM terpaksa menutup usaha. 

"Ini yang mendorong banyak munculnya pinjaman ilegal," kata Odo dalam diskusi virtual, Sabtu (18/9/2021).

Baca juga: Terlilit Pinjaman dan Kalah Judi Online, Dua Pria di Malang Curi Uang di ATM Rp 498 Juta

Pihaknya mengapresiasi langkah kongkret yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas pinjol ilegal.

Melalui pembentukan Satgas Waspada Investasi, OJK menutup tiga ribu pinjol ilegal.

"Hal ini memperkuat peran OJK dalam menciptakan iklim keuangan yang aman dan kondusif," tutur Odo lagi.

Ia memandang OJK mampu mengawal berbagai transaksi yang beredar di masyarakat.

Seperti halnya di masa pandemi di mana terjadi perubahan aktivitas transaksi dari luring menjadi daring.

"Ini juga yang membuat terjadi percepatan perkembangan digitalisasi dan teknologi yang begitu cepat di berbagai aspek kehidupan masyarakat," urainya.

Baca juga: Debt Collector yang Rampas Motor Ojol di Kebon Jeruk Ditangkap Polisi

Berdasarkan data McKenzie proses digitalisasi Indonesia lebih cepat 10 tahun akibat pandemi.

"Harus dilihat tantangan khususnya bagi pelaku usaha. Agar dapat bertahan kita dituntut bersama dapat beradaptasi menyesuaikan diri," imbuh Odo.

Pemerintah meluncurkan berbagai kampanye untuk mempercepat digitalisasi UMKM.

Pada 14 Mei 2020, Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Gernas BBI menggandeng beberapa pemangku kepentingan untuk bisa mengejar target.

"Kita sadari target tersebut harus diimbangi peningkatan para artisan Indonesia terutama literasi dan keuangan. Karenanya, Himbara turut serta mewadahi pembiayaan kredit dengan bunga kompetitif," lanjutnya.

Sektor UMKM kini dapat mengajukan pinjaman tanpa tatap bunga dan proses singkat kurang dari 15 menit. Total kredit pembiayaan Rp4,2 triliun Digiku sudah dimanfaatkan lebih kurang Rp2,45 triliun.

"Melihat antusias besar target penyaluran kredit Digiku ditingkatkan menjadi Rp16 triliun di 2024. Ini menjadi asa bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan yang aman dan terjamin," pungkasnya.

Baca juga: Cara OJK agar UMKM Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menuturkan pandemi memberi dampak cukup signifikan baik global maupun domestik. 

Sektor UMKM paling terdampak dipengaruhi penurunan tingkat konsumsi masyarakat. 

Indikatornya karena penurunan pendapatan, penurunan omzet, kendala keuangan, dan penurunan kegiatan.

"Akhirnya harus dilakukan pengurangan dan juga merumahkan pegawai. Itu tidak bisa kita hindari," kata Wimboh.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta 30 Juta UMKM Masuk Sistem Digital pada 2023

Padahal sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya mencapai 57,24 persen dari total PDB Indonesia. 

Sehingga OJK memperkuat kebijakan di sektor keuangan.

"Tidak hanya fiskal tapi juga moneter yang disinergikan dalam preemptive, extraordinary dan forward looking," kata Wimboh.

Kemudian disertai perbaikan kebijakan sektor riil terutama penanganan kesehatan.

Walhasil perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 tumbuh positif 7,07 persen year on year.