Senat AS Tolak Penangguhan Plafon Utang, Risiko Gagal Bayar Pemerintah AS di Depan Mata

Senat Amerika Serikat telah gagal  memajukan langkah yang bertujuan menangguhkan plafon utang Pemerintah Federal AS

Politico
Chuck Schumer 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Senat Amerika Serikat (AS) telah gagal  memajukan langkah yang bertujuan menangguhkan plafon utang Pemerintah Federal AS, setelah Partai Republik menolak  mendukung proposal tersebut di Kongres.

Senat Demokrat tidak dapat meloloskan undang-undang yang akan menghadapi tenggat waktu yang mendekat dengan cepat.

Jika dibiarkan tidak terselesaikan, akan mengancam serta mengganggu stabilitas ekonomi Amerika Serikat yang saat ini bersamaan tengah berjuang untuk keluar dari pandemi Covid-19.

Partai Republik mendapatkan cukup suara "tidak" untuk mencegah langkah itu maju di bawah aturan Senat yang mengharuskan 60 dari 100 anggota majelis untuk menyetujui sebagian besar undang-undang.

Anggota parlemen juga harus mencari cara untuk menaikkan pagu utang untuk mencegah risiko gagal bayar.

Baca juga: Utang AS Menggunung, Tenggat Waktu Kongres untuk Naikkan Batas Plafon Semakin Tipis

“RUU yang dibuat oleh Demokrat, yang gagal maju di Senat, berusaha untuk mengatasi pagu utang dan penutupan pemerintah,” sebut Al Jazeera dikutip Tribunnews, Selasa (28/9/2021).

“Masalahnya adalah Partai Republik telah setuju untuk terus mendanai pemerintah melewati minggu ini, namun mereka mengatakan tidak akan melakukannya (yakni) membantu menaikkan plafon utang,” sambungnya.

Baca juga: Risiko Gagal Bayar Bisa Picu Krisis Keuangan, Menkeu AS Kembali Dorong Kongres Naikkan Batas Utang

Sebelum pemungutan suara pada hari Senin, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer memperingatkan bahwa default akan memukul perekonomian.

"Partai Republik sengaja membuat default lebih mungkin terjadi," ucap Chuck Schumer.

Baca juga: Menkeu AS Desak Kongres AS Naikkan Batas Utang, Peringatkan Risiko Gagal Bayar

Penutupan pemerintah imbas default akan menjadi pukulan besar bagi Partai Demokrat, Presiden Joe Biden, yang telah memposisikan diri mereka sebagai partai pemerintah yang bertanggung jawab setelah kepresidenan kacau Donald Trump dari Partai Republik.

Pemimpin Partai Republik di Senat Mitch McConnell mengatakan dia akan mencoba memaksa majelis untuk memilih perpanjangan pendanaan, terpisah dari ketentuan yang akan menangguhkan batas utang pemerintah sebesar 28,4 triliun dolar AS hingga akhir 2022.

“Kita bisa mengadakan pemungutan suara bipartisan untuk mendanai pemerintah hari ini, jika bukan karena taktik aneh pemimpin Demokrat di Senat,” katanya.

Sebagai informasi sebelumnya, Kongres Amerika Serikat (AS) menghadapi tenggat waktu yang semakin dekat terkait mengatasi plafon utang negara sebesar 28,4 triliun dolar AS.

Bila dikonversi menjadi Rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp405 ribu triliun (asumsi kurs dolar AS: Rp14.276).

Hal ini akan memerlukan manuver rumit oleh Partai Demokrat selama beberapa minggu ke depan. Di mana Partai Demokrat merupakan partai penyokong Presiden Joe Biden.

Seperti diketahui, partai oposisi pemerintah yakni Republik, belum menyetujui rancangan undang-undang (RUU) penambahan plafon utang. Rancangan undang-undang ini penting untuk mencegah pemerintah AS dari ancaman berhenti beroperasi karena masalah keuangan.

Pada akhir Oktober atau awal November ini, Departemen Keuangan AS akan kehabisan uang untuk membayar kewajibannya, yang berarti pemerintah menghadapi risiko gagal bayar bersejarah jika Kongres tidak bertindak.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved