Jumat, 7 November 2025

Kaleidoskop 2021

Mendewakan Investor di Sektor Energi, Fraksi PKS Beri Rapor Merah ke Pemerintahan Jokowi

Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin diminta tidak latah sekadar atau mendewakan investor dalam setiap kebijakannya di bidang energi.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
Azka/man (dpr.go.id)
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Mulyanto 

Di sisi lain, lanjut Mulyamto, kemampuan untuk mengolah BBM secara domestik masih lemah.

Dari total 6 buah kilang yang ada, Pertamina baru mampu mengolah BBM sebanyak 850 – 950 ribu bph. Setengah dari kebutuhan domestik. 

Sejak pengoperasian RU VII Kasim di Papua pada tahun 1997, hampir 25 tahun, tidak ada lagi pembangunan kilang baru.

Pembangunan kilang Bontang tidak jelas juntrungannya. Kilang Tuban, jadwalnya terus molor.

"Sementara kebakaran kilang Pertamina hampir terjadi setiap 3 bulanan. Di Cilacap, Balongan dan tempat lainnya.  Ini sungguh memprihatinkan," ujar Mulyanto.

Sementara terkait kinerja sektor ketenagalistrikan, Mulyanto melihat masih biasa-biasa saja. Menurutnya rasio elektrifikasi masih jauh di bawah seratus persen.

"Dua tahun lalu ditargetkan mencapai seratus persen namun realisasinya terus molor.  Tahun 2021 target itu kembali tidak tercapai," kata Mulyanto.

Mulyanto menyebut hingga saat ini sedikitnya ada 433 desa yang belum teraliri listrik dengan jumlah Rumah Tangga (RT) sebanyak 483.012 RT.

Bahkan ada daerah yang mengimpor listrik, seperti Kalimantan Barat mengimpor listrik sebesar 110 MW dari Serawak pada tahun 2020 dan terus berlanjut di tahun 2021. 

Namun demikian, di Jawa dan Sumatera terjadi surplus listrik lebih dari 30 persen, apalagi ketika pembangkit baru dari program 35.000 MW sudah mulai berproduksi.

Akibatnya PLN terpaksa membayar listrik yang tidak diperlukan, karena adanya finalti TOP (take or pay) dari listrik swasta.

"Akibatnya keuangan PLN semakin tertekan ditambah utang yang lebih dari Rp 500 triliun. Dan yang utama ketimpangan listrik antara Indonesia bagian Barat dan Timur semakin menganga," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

"Terakhir adalah kinerja subsektor sumber daya mineral. Yang paling digadang-gadang Pemerintah adalah nikel. Saya menilai Pemerintah masih setengah hati dalam menjalankan program hiirisasi nikel ini," lanjutnya.

Dijelaskan Mulyanto, industri smelter dalam negeri hanya memproduksi nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah.

Padahal diharapkan terjadi diversifikasi produk nikel ini, baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat, bahkan mobil listrik. Bukan sekadar bahan baku setengah jadi.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved