Menparekraf Sandiaga: Ruang Dialog Solusi Penolakan Tarif Baru Pulau Komodo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka ruang dialog buntut aksi unjuk rasa penolakan tarif baru Pulau Komodo dan Pulau Padar akhir pekan kemarin.

Menurutnya, keputusan pemerintah ini untuk memastikan konservasi Taman Nasional Komodo berjalan dengan memberikan pembatasan wisatawan.

"Karena itu kami membuka ruang dialog untuk mencari solusi penolakan tarif baru Pulau Komodo," kata Sandiaga Uno dalam weekly press briefing di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo, Bagaimana Nasib Wisatawan?

Sandiaga Uno menerangkan bahwa kenaikan harga tersebut semata-mata untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan.

"Konservasi ini penting demi menjaga populasi komodo di taman nasional komodo," katanya.

Menparekraf memastikan wisatawan tetap bisa melihat komodo di Pulau Rinca yang sudah selesai penataannya.

"Kunjungan wisatawan melihat komodo bisa dilakukan di Pulau Rinca. Mukanya sama, badannya juga sama, tampangnya sama, besarnya juga sama tapi kalau mau yang di Pulau Komodo Bapak Presiden meminta pengunjung berkontribusi untuk konservasi," tuturnya.

Menurutnya, kenaikan harga Pulau Komodo dan Pulau Padar tidak lantas mematikan geliat ekonomi karena Taman Nasional Komodo memiliki total 142 pulau.

Baca juga: Demonstrasi Kenaikan Biaya Masuk di Labuan Bajo, Sandiaga Uno: Tahan Diri, Mari Cari Solusi

Sandiaga menegaskan ada beragam destinasi yang bisa dikunjungi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara TImur.

"Seperti kawasan Waterfront Kampung Ujung, Plaza Marina, Goa Batu Cermin, ada Pantai Waecicu, Pulau Kelor, dan lain sebagainya," pungkasnya.

Diketahui pada saat peluncuran aplikasi INISA sebanyak ratusan pelaku pariwisata, dan warga di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan tarif.

Aplikasi INISA merupakan platform digital sistem Wildlife Komodo yang bertujuan untuk menjadi sarana manajemen kunjungan ke Pulau Komodo.

Para pendemo tersebut menolak keputusan pemerintah menaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.

Baca juga: Peluncuran Aplikasi Manajemen Kunjungan ke Komodo Ditolak Warga, Apa Tanggapan Sandiaga?

Pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar.

Mereka sepanjang hari tadi melakukan aksi tidur di jalan raya, sebagai bentuk penolakan mereka.

Massa meminta pemerintah tidak menaikan harga masuk ke Pulau Komodo karena bisa berdampak pada matinya sektor pariwisata dan perekonomian di sana.

Pelaku Wisata Mogok Kerja

Sebanyak 24 asosiasi dan individu pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat melakukan mogok selama satu bulan memprotes penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.

Dalam rencana aksi mogok akan dilakukan pada 1 - 30 Agustus 2022 itu menolak keras penetapan biaya ke TNK yakni Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan di sekitarnya menjadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.

Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) itu akan diterapkan pada 1 Agustus 2022 mendatang.

Baca juga: Menparekraf: Pelatihan SDM Pariwisata di Labuan Bajo Belum Cukup

"Agenda mogok besok telah kami bahas bersama 24 asosiasi yang sudah menandatangani nota kesepahaman. Kami telah sepakat bersama, maka kami akan melakukan mogok massal untuk pelayanan pariwisata," kata Juru Bicara Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo, John Daniel. 

Mogok massal, lanjut John, merupakan protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap pengusaha atau pelaku pariwisata lokal.

"Aksi kami adalah aksi mogok, jadi pelayanan pariwisata ditiadakan, kami sebagai pelaku pariwisata hanya berdiam diri di rumah, jadi untuk bookingan tamu, mobil atau kapal itu dihentikan, jadi kami tidak melayani yang namanya servis atau jasa dalam bentuk apapun," jelasnya.

Menurut John, wacana penetapan tarif masuk TNK hingga akan diberlakukan sangat berdampak kepada pariwisata Labuan Bajo. 

Ia menambahkan wacana kenaikan tarif ini membuat banyak wisatawan membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo.