Luhut Sebut Jokowi akan Umumkan Penyesuaian Harga BBM, Bagaimana Stok Pertalite? Ini Kata Pertamina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar pada pekan ini.

Menurut Luhut, saat ini pemerintah tengah menghitung baik dan buruknya dari keputusan penyesuaian harga BBM Pertalite dan Solar tersebut.

Penyesuaian harga BBM memang pasti akan berdampak pada konsumsi masyarakat. Akan tetapi, karena sasaran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tersebut tidak tepat sasaran, anggaran yang dikeluarkan dari kantong APBN itu makin membengkak.

Baca juga: Pertamina: Stok Pertalite dan Solar Cukup Untuk 19 Hari ke Depan, Produksi Terus Dilakukan

“Minggu depan presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi),” tutur Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin secara virtual, Jumat (19/8/2022).

Luhut mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan berbagai indikasi untuk memberikan bantalan subsidi BBM untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Namun Presiden mengatakan tidak mungkin subsidi tersebut terus ditambah dan dipertahankan.

“Presiden sudah indikasikan, tidak mungkin kita pertahankan terus. Kita ini harga BBM paling murah sekawasan ini, kita jauh lebih murah dari yang lain. Itu (subsidi BBM) terlalu besar kepada APBN kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan tahun depan anggaran subsidi akan diturunkan jauh di bawah anggaran subsidi energi dan kompensasi saat ini yang sebesar Rp 502 triliun.

Baca juga: Menanti Pengumuman Jokowi Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, DPR : Jangan Gegabah, Rakyat Lagi Susah

Misalnya saja dengan pengalihan kendaraan dari berbasis BBM menjadi kendaraan listrik, hingga penggunaan bensin campuran dari kelapa sawit B40.

“Karena kemarin subsidi kita Rp 502 triliun, kita harap bisa ditekan ke bawah. Bisa dengan pengurangan mobil BBM dan beralih ke listrik, dan B40,” ujarnya.

Pertamina Bilang Stok Pertalite Aman

PT Pertamina (Persero) memastikan stok Pertalite dan Solar dalam kondisi aman serta proses distribusi dilakukan dengan maksimal.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi masyarakat.

“Rata-rata konsumsi harian BBM nasional di tahun 2022 ini sudah lebih tinggi dibandingkan konsumsi normal harian sebelum pandemi di tahun 2019," ucap Irto dalam keterangannya, Minggu (21/8/2022).

Baca juga: Soal Isu Harga Pertalite Naik, Pertamina: Penetapan Harga Pertalite adalah Kewenangan Pemerintah

"Untuk mengantisipasi tingginya permintaan, kami akan pastikan stok dalam kondisi aman dan distribusi ke SPBU akan kami maksimalkan,” sambungnya.

Irto melanjutkan, ketahanan stok untuk Pertalite dan Solar sangat aman, per 19 Agustus kemarin di atas 19 hari dan produksi terus dilakukan.

Untuk proses distribusi dan kondisi stok di SPBU juga akan terus dimonitor secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC), sehingga SPBU yang stoknya sudah dibatas minimal dapat segera disuplai kembali.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kami mengimbau masyarakat agar tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,” ujar Irto.

Jangan Gegabah

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi, karena APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM.

Baca juga: Soal Harga BBM, Luhut: Presiden Mungkin akan Umumkan Kenaikan Minggu Depan, Puan: Belum Ada Usulan

"Opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Apalagi jika dasarnya adalah karena membengkaknya beban subsidi BBM dari APBN hingga Rp 502 triliun. Sebab, APBN 2022 memang didesain sebagai penyangga bagi perekonomian masyarakat," paparnya.

"Yang perlu dicatat, dari angka Rp502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi sebesar Rp 208 triliun. Dan dari pagu subsidi BBM Rp 208 triliun di 2022, belum semuanya terpakai," tambah Kamrussamad.

Ia memaparkan, jika dilihat data anggarannya saja yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi energi hingga semester I 2022 baru mencapai Rp75,59 triliun.

Dari jumlah tersebut, subsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg baru mencapai Rp54,31 triliun atau 36,36 persen dari Pagu APBN 2022 (Perpres No. 98 Tahun 2022), dan realisasi subsidi listrik mencapai Rp21,27 triliun atau 35,71 persen dari pagu.

Artinya bisa lihat jelas di sini, klaim pemerintah yang menyatakan harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun, jelas merupakan informasi yang tidak benar.

"Sebab, untuk tahun 2022 ini, masih ada sekitar 65 persen lagi alokasi APBN untuk subsidi energi untuk di semester II. Subsidi energi meliputi BBM, listrik dan LPG 3 kg," ucap politikus Gerindra itu.

Baca juga: Diisukan akan Naik, Ini Harga Pertalite per Hari Ini Jumat 19 Agustus 2022

Oleh sebab itu, kata Kamrussamad, jika dilihat dari sisi anggaran, rencana kenaikan BBM subsidi bukan opsi yang tepat, karena hal itu dapat pengaruhi lonjakan inflasi dan daya beli berpotensi menurun drastis, serta ekonomi bisa terjadi stagflasi.

Konstruksi Rumah Tangga akan Terkontraksi

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan Presiden Joko Widodo sudah terlanjur berjanji tidak akan menaikkan harga BBM subsidi Pertalite.

Nailul menyebut political will Presiden Jokowi jangan sampai mencederai hati dan harapan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

"Jadi wajar masyarakat mengharapkan Pertalite harganya tidak naik karena Presiden sudah menjanjikan," ucap peneliti muda tersebut saat dihubungi Tribun, Sabtu (20/8/2022).

Sebenarnya, lanjut Nailul sah-sah saja sebuah negara memberikan subsidi komoditas seperti BBM ke masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia khawatir jika harga BBM dilepas ke pasar akan banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin.

Baca juga: VIDEO Kata Luhut: Jokowi Akan Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi Pekan Depan

"Maka menjaga daya beli dan menahan inflasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah," tutur Nailul.

Sebagai pembanding, negara tetangga Malaysia juga menerapkan kebijakan subsidi yang sama, tapi di sana terdapat kebijakan yang tidak diterapkan di Indonesia seperti relaksasi PPN.

Sementara Indonesia malah menaikkan PPN-nya dari 10 persen menjadi 11 persen.

Nailul menambahkan bahwa menaikkan harga BBM subsidi akan membuat inflasi Indonesia semakin tidak terkendali.

"Saat ini inflasi kita sudah mencapai 4,94 persen dan jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan," tuturnya.

Pihaknya meyakini semua barang akan terdampak naik termasuk sektor transportasi.

Kondisi seperti ini dilematis bagi pemerintah apabila tidak dinaikkan beban APBN pun semakin berat.

Sebaliknya jika hanya BBM non subsidi Pertamax yang dinaikkan maka akan terjadi pergeseran konsumsi ke Pertalite.

Baca juga: Luhut Beri Sinyal Terkait Kenaikan Harga Pertalite, Menko: Minggu Depan Presiden akan Mengumumkan

"Saya merasa jika harga Pertalite dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik," imbuhnya.

Jika un dibatasi dengan hanya memperbolehkan kendaraan roda dua dan angkot saja yang meminum Pertalite akan berdampak pada protes drive online roda empat.

"Belum laagi munculnya penjualan BBM ilegal ini akan menimbulkan masalah baru," kata Nailul.

Pemerintah, usul dia, bisa me-realokasi anggaran tidak produktif seperti sektor pertahanan yang nilainya terlalu besar serta anggaran untuk infrastruktur dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial.

Nailul juga menyarankan anggaran untuk proyek Food Estate, Ibu Kota Negara (IKN) ataupun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bisa dialihkan sementara ke subsidi.

"Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat," pungkasnya.

Ada cara lainnya dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia untuk meredam kenaikan inflasi namun bukan hal mudah bagi bank sentral di tengah tumbuhnya daya beli masyarakat menengah ke bawah. (*)