BBM Bersubsidi
Cegah Kenaikan Harga Pertalite, Pemerintah Butuh Tambahan Subsidi Hampir Rp 200 Triliun, DPR Setuju?
Jika menambah kuota BBM subsidi, beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun.
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan jebolnya kuota BBM bersubsidi.
Pasalnya, konsumsi BBM Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) setara dengan 73,04 persen dari total kuota ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga hanya tersisa 6,2 KL.
Kalau upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, kuota BBM bersubsidi pasti jebol paling lama pada akhir Oktober 2022. Tidak bisa dihindari Pemerintah akan dihadapkan pada dilema yang sulit.
Baca juga: Setuju Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Asal Harga Pantas dengan Kondisi Ekonomi Saat Ini
Jika menambah kuota BBM subsidi, beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun.
Jika tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU, yang berpotensi menyulut keresahan sosial.
Lalu berapakah anggaran yang dibutuhkan untuk mencegah kenaikan harga Pertalite?
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran subsidi BBM sekira Rp 198 triliun jika Pertalite dan Solar tak dinaikkan.
Ia mengatakan, alokasi penetapan anggaran subsidi dan kompensasi untuk sektor energi dalam APBN 2022 sebesar Rp 502 triliun.
Menurutnya, jika nantinya ada kebutuhan lebih terhadap subsidi BBM, maka harus ada keputusan persetujuan DPR.
"Kalau dana ya dari APBN, alokasi sesuai Perpres yang sudah di-approve DPR Rp 502 triliun. Kalau melebihi, harus ada keputusan tahun ini atau tahun depan," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Rabu (24/8/2022).
Baca juga: Isu Harga Pertalite Naik Jadi Rp 10.000, Pertamina: Masih Sesuai Pemerintah Rp 7.650 per Liter
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, bahwa kalau ada pembengkakan anggaran subsidi bisa saja dilanjutkan tahun depan jika tidak ada penambahan anggaran.
"Mekanisme yang ada ya itu, kalau ada tagihan membengkak meluncur pada 2023 dan bebani APBN 2023," katanya.
Jokowi Buka Suara
Presiden Jokowi menjelaskan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar.
Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi harus dilakukan secara hati-hati.
