BBM Bersubsidi
Cegah Kenaikan Harga Pertalite, Pemerintah Butuh Tambahan Subsidi Hampir Rp 200 Triliun, DPR Setuju?
Jika menambah kuota BBM subsidi, beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun.
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
"Ini menyangkut, ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semuanya harus diputuskan secara hati hati," kata Presiden di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Mengenai rencana kenaikan harga BBM tersebut, Jokowi meminta menterinya melakukan kalkulasi terlebih dahulu.
Jangan sampai kenaikan BBM justru menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi.
"Kalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangganya, kemudian nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi. Kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Presiden.
Baca juga: Harga Pertalite Hari Ini di SPBU, Diisukan Naik Rp 10 Ribu hingga Respons Jokowi-Ahok
Oleh karena itu Presiden memerintahkan jajaranya untuk menghitung secara matang sebelum memutuskan menaikkan harga BBM.
"Semuanya saya suruh menghitung betul, menghitung betul, sebelum diputuskan," kata Jokowi.
DPR Minta Pembelian Pertalite Dibatasi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melaksanakan program pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu menyusul terjadinya kelangkaan BBM Pertalite di sejumlah daerah.
“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur kata Puan di Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Menurut Puan, harus ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.
Contingency plan, lanjutnya, perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.
Baca juga: Harga BBM Pertalite Diisukan Akan Naik, Jokowi Berikan Tanggapan
“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan (rencana cadangan, red) saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” ucap mantan Menko PMK itu.
Puan menyatakan, Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.
Banggar Pastikan Tak Ada Tambahan Subsidi
