Politisi PDIP, Golkar dan PKB Kompak Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi
Tiga politisi senior dari tiga fraksi pendukung Pemerintah di DPR kompak menolak wacana menaikkan tarif BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga politisi senior dari tiga fraksi pendukung Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak menolak wacana menaikkan tarif BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Sikap penolakan tersebut disampaikan politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka, politisi Partai Golkar Misbakhun dan politisi PKB Fathan Subchi.
Sikap menolak wacana kenaikan harga BBM subsidi juga disampaikan politisi senior PKS Anis Byarwati.
Secara umum, mayoritas fraksi di DPR menolak kenaikan harga BBM dengan berbagai pertimbangan.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah memperbaiki data penerima BBM bersubsidi yang terintegrasi dengan kementerian terkait.
Sebab, penerima subsidi seharusnya adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
Ia juga meminta kementerian terkait untuk membuka data siapa penerima subsidi BBM dengan jelas dan transparan.
Dengan begitu tidak ada indikasi penyimpangan terhadap alokasi subsidi APBN untuk masyarakat.
"Ketika data subsidi BBM belum secara jelas transparan, akurat dapat disampaikan, dan subsidi BBM-nya dari APBN naik terus, kami menolak kenaikan harga BBM subsidi," kata Rieke.
Baca juga: Sri Mulyani: Kalau BBM Subsidi Nggak Naik, Anggaran Jebol dan Butuh Ratusan Triliun
Anggota Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan BBM bersubsidi yang hanya diprioritaskan untuk kalangan bawah saja.
Misalnya, angkutan umum atau motor roda dua berkapasitas mesin kecil. Sementara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) masih ragu mengambil sikap.
Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah menghitung dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Baca juga: Pemerintah Akui Subsidi BBM Ratusan Triliun Malah Dinikmati Orang Kaya
Hitungan ini tak hanya dampak terhadap perekonomian, tetapi juga dampak terhadap situasi ketertiban dan keamanan.
Meski begitu, Misbakhun juga tak serta merta mendukung pemerintah menaikkan harga BBM tapi pilih menambah anggaran subsidi dengan menambah kuota BBM bersubsidi akan habis.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali apakah keputusan tersebut akan berdampak signifikan untuk mendorong ekonomi.
Baca juga: Ketua Komisi VII DPR Sebut Pernyataan Luhut Soal Wacana Kenaikan Harga BBM Ceroboh dan Merugikan
