BBM Bersubsidi

Kenaikan Harga BBM Dinilai Jadi Momentum Transformasi ke Kendaraan Listrik

Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah sebagai bahan baku utama batere jenis lithium ion

HO
Diskusi Publik DPP KNPI bertajuk, Penyesuaian Harga BBM dan Dampak Pengalihan Subsidi, di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (14/9/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyikapi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Ketua Umum DP KNPI Ryano Panjaitan mengatakan, kenaikan harga tersebut harus dipahami bersama pada konteks yang lebih luas.

“Meskipun pemerintah telah memberikan penjelasan mengenai pertimbangan dan alasan menaikkan harga BBM, namun bagi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah, jelas mereka menilai bahwa kebijakan tersebut akan semakin memperburuk kondisi ekonomi," ujar Ryano dalam Diskusi Publik DPP KNPI bertajuk, Penyesuaian Harga BBM dan Dampak Pengalihan Subsidi, di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Jokowi Terbitkan Inpres Penggunaan Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Pejabat Pusat dan Daerah

DPP KNPI kata Ryano sangat memahami situasi kebatinan masyarakat Indonesia hari ini. Ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, potensi bertambahnya jumlah penduduk miskin, dan kerentanan sosial lain yang akan dihadapi terutama oleh kelompok masyarakat paling bawah.

Dimana sebagian besar BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu (para pemilik mobil dan kelompok menengah ke atas lainnya). Di samping itu, kondisi geopolitik dan krisis energi global juga patut menjadi perhatian kita bersama.

Sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, kata Ryano, pemerintah kembali memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Selain kepada rumah tangga tidak mampu, para pekerja dengan upah minimum juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendapatkan kompensasi.

“Kami menilai bahwa BLT hanya akan mampu memproteksi masyarakat untuk waktu yang sangat singkat. Sementara problem BBM, atau yang lebih luas lagi yaitu problem energy, akan terus ada dan sangat rentan baik bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri ke depannya," katanya.

Oleh karena itu, DPP KNPI mengusulkan sekaligus mendorong pemerintah untuk membuat, menjalankan, dan mengakselerasi beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan lagi produksi bahan bakar dalam negeri, sekaligus mengembangkan teknologi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

2. Transformasi ke kendaraan listrik (electric vehicle), mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah sebagai bahan baku utama batere jenis lithium ion (nikel, cobalt, dan alumunium).

3. Memastikan BLT yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan ekonomi paling rendah.

4. Mengalokasikan pengalihan subsidi selain dalam bentuk BLT, juga dalam bentuk subsidi harga kebutuhan pokok.

5. Optimalisasi infrastruktur dan pelayanan transportasi publik.

6. Transportasi umum gratis berkelanjutan untuk pekerja dengan upah minimun.

7. Mengimbau dan menggerakkan masyarakat untuk menerapkan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.

8. Merekonstruksi tata kelola energi untuk tujuan kemakmuran bangsa dan masyarakat Indonesia.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendudukkan kenaikan harga BBM kali ini sebagai momentum dalam merekonstruksi tata kelola energi kita. Memastikan kembali bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tuturnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved