Pengusaha Beberkan Segudang PR Pemerintah RI untuk Mengembangkan Energi Terbarukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap segudang pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar, mengungkap bagaimana pemerintah perlu meningkatkan kelayakan ekonomi dalam investasi energi terbarukan.

"Investasi di energi terbarukan memang tidak murah, tetapi kini semakin layak dan memungkinkan untuk dilakukan," katanya dalam acara Indonesia International Sustanability Forum 2025 di Jakarta, dikutip Sabtu (11/10/2025).

Baca juga: Pertamina NRE Dukung Ketahanan Energi dengan EBT dan Pengelolaan Transisi Energi yang Efisien

Kemudian adalah soal payung hukumnya. Bobby menyoroti Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang kini masih dibahas DPR.

Menurut dia, memiliki payung hukum berupa UU EBET sangatlah penting.

"Saat ini sudah dalam tahap pembahasan akhir dan sedang diformulasikan di lembaga legislatif. Diharapkan dalam dua tahun ke depan aturan tersebut dapat diterbitkan," ujar Bobby.

PR berikutnya adalah soal pembiayaan domestik yang dinilai masih lemah.

Dengan struktur pembiayaan dalam negeri yang ada saat ini, Bobby memandang akan sulit untuk mendukung rencana pengembangan energi terbarukan.

Baca juga: Total Kapasitas EBT Dikelola PLN Indonesia Power Mencapai 2.300 Megawatt

"Kami masih membutuhkan banyak dukungan dari pembiayaan global, terutama pembiayaan hijau, untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia," ucap Bobby.

Selanjutnya adalah alokasi subsidi yang juga menjadi persoalan. Dari total program subsidi, kurang dari 10 persen dialokasikan untuk energi terbarukan. Bobby menyebut porsi ini sangat kecil.

Kadin sendiri disebut sudah melakukan banyak diskusi dengan pemerintah agar subsidi bisa dialokasikan lebih besar pada energi terbarukan.

Bobby mencontohkan, pemerintah bisa mengalokasikan subsidi di proyek pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WtE).

PR terakhir bagi pemerintah menurut Bobby adalah perlunya mengembangkan integrasi jaringan listrik.

Integrasi sistem kelistrikan harus digenjot agar mampu meningkatkan infrastruktur transmisi. Selain itu, perlunya memperkuat jaringan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).