Megawati Sebut Imigrasi, Pajak dan Bea Cukai Merupakan Lahan 'Basah'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Megawati Soekarnoputri menyampaikan setidaknya ada tiga lahan basah yang ia ketahui, kala menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ia menceritakan, ketika dirinya menjadi Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dia kerap menanyakan perihal lahan yang berpotensi besar adanya tindak korupsi.

Demikian disampaikan Megawati dalam seminar bertajuk "Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru" di Badung, Bali, Jumat (5/5/2023).

Baca juga: Soroti Kasus Gratifikasi Eks Pegawai Pajak, Megawati Minta Rafael Alun Insyaf  

"Dulu kan itu kan waktu saya belajar banyak tuh waktu Wapres. Ya kan banyak orang baik kan, saya nanya kalau daerah kering tuh yang mana, yang ini Ini bu, oh gitu," kata Megawati.

"Nah kalau yang basah yang mana, oh itu Imigrasi, Bea Cukai, Pajak, opo meneh yo," sambungnya.

Sehingga, menurut Megawati, ketika kabar eks pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka terkait gratifikasi dirinya mengaku tak heran.

"Orang pajak, Rafael Alun itu saya ketawa. Kita di suruh untuk bisa lapor LHKPN, kalau ada kecurigaan. Gile tau-tau si Rafael muncul duar gitu. Aku mikir yailah ya terang dong," ucap dia.

Bahkan, Mantan Presiden RI itu mengklaim bahwa pegawai aparatur sipil negara (ASN) di tiga lingkungan lahan basah itu memiliki gaya hidup mewah.

Kerap kali, dia menanyakan kemewahan eks pegawai pajak yang ditunjukkan itu bersumber darimana. Untuk itu, dia meminta Rafael agar insyaf.

"Pantas ya saya bilang, makanya banyak ya keren-keren gitu. Duitnya dari mana ya, ayo insyaf, pokoknya insyaf udah. Balikin aja lagi dah gitu loh, ngapain sih sampai senang amat gitu," tuturnya.

Untuk diketahui, mantan Pejabat Pajak Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo memiliki total kekayaan sekitar Rp 56 miliar.

Hal tersebut terdapat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 17 Februari 2022 untuk periodik 2021.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menemukan ada indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun.

Bahkan, PPATK menyebut ada peran konsultan pajak sebagai pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola uang Rafael Alun.