Gas Melon Langka, Pertamina Pastikan Stok Aman, Penyaluran Elpiji Subsidi Berjalan Normal
Menjawab isu kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon, PT Pertamina Patra Niaga memberikan klarifikasi.
Editor:
Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjawab isu kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon, PT Pertamina Patra Niaga memberikan klarifikasi.
Kelangkaan gas elpiji subsidi sempat disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden mengingatkan gas elpiji 3 Kg merupakan elpiji bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.
Hal itu disampaikan Jokowi merespon pertanyaan terjadinya kelangkaan elpiji 3 Kg di sejumlah daerah.
Baca juga: VIDEO Respon Jokowi Soal Keluhan Elpiji 3 Kg Langka: Nanti Menteri BUMN yang Jawab
"Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi," kata Jokowi di Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Senin, (24/7/2023).
Baru baru ini kelangkaan elpiji terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Sebulan lalu keluhan langkanya elpiji terjadi di Samarinda Kalimantan Timur, Bali dan beberapa kabupaten di Jawa Timur.
Menjawab hal itu, Pertamina Patra Niaga mencatat peningkatan konsumsi elpiji 3 kg selama periode Juli 2023.
Untuk memastikan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi dalam kondisi aman dan sesuai kuota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemantauan penyaluran LPG terus dilakukan di lebih dari 50 ribu pangkalan resmi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca juga: Jawab Kelangkaan Gas Melon di Banyuwangi, Pertamina Cek Langsung ke Lokasi
“Kami mencatat peningkatan konsumsi elpiji 3 Kg selama periode bulan Juli 2023 sebesar 2 persen, dibandingkan periode bulan sebelumnya. Berdasarkan pemantauan di lapangan, saat ini stok dan penyaluran LPG bersubsidi dalam kondisi aman. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Selasa (25/7/2023).
Selain melakukan pemantauan di level agen dan pangkalan resmi, Pertamina Patra Niaga turut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran elpiji 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.
"Beberapa upaya kami lakukan diantaranya mengadakan operasi pasar di beberapa wilayah di Jawa serta menyiapkan tambahan pasokan di wilayah Kalimantan dan Sumatera Utara," ungkap Irto.
Sebagai upaya mendorong penyaluran elpiji 3 Kg bersubsidi yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak, sejak 1 Maret 2023 Pertamina Patra Niaga tengah melakukan pendataan pengguna elpiji 3 Kg di pangkalan resmi.
“Saat ini Pertamina fokus ke pencocokan data yang dilakukan di 411 Kota/Kab di seluruh Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kami terus melakukan monitoring di lapangan jika terdapat kendala terkait proses pendataan,” jelasnya.
Pertamina Patra Niaga juga turut mengimbau agar masyarakat menggunakan elpiji sesuai dengan peruntukkannya. Adapun elpiji 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Migas Nomor B-246/MG.05/DJM/2022, kelompok usaha restoran, peternakan, hotel, pertanian (diluar ketentuan Peraturan Presiden 38/2019 yang belum di konversi), tani tembakau, jasa las, batik, dan binatu tidak diperbolehkan menggunakan elpiji subsidi 3 Kg.
“Pertamina juga menyediakan produk elpiji Non Subsidi Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, yang tersedia di outlet minimarket, Bright Store, maupun layanan pesan antar Pertamina Delivery Service dengan menghubungi 135,” jelasnya.
Baca juga: Harga Elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg Turun, Berikut Daftar Harganya di Tingkat Agen Setiap Wilayah
Langka di Sejumlah Daerah
Sebagai informasi, dikutip dari TribunJatim, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi telah menurunkan tim untuk mengecek penyebab kelangkaan elpiji bersubsidi kemasan 3 kilogram.
Hasilnya, kelangkaan itu diduga diakibatkan oleh dua hal. Pertama, banyak rumah tangga yang sebelumnya menggunakan elpiji nonsubsidi ukuran 12 kg beralih ke elpiji melon.
"Mungkin karena selisih harga antara yang 12 kg dan 3 kg lumayan tinggi. Jadi beberapa waktu terakhir, banyak warga yang beralih," kata Nanin, Senin (24/7/2023).
Kedua, tim pemantau lapangan juga menemukan adanya restoran besar yang menggunakan elpiji 3 kg untuk proses masak-memasak di dapur.
Menurut aturan, elpiji subsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Rumah makan atau restoran berskala besar dilarang untuk menggunakan elpiji tersebut.
"Dan itu jumlahnya cukup banyak. Kami tidak bisa memberikan sanksi karena yang bisa memberikan itu dari Pertamina. Wewenang Pertamina untuk penyedia, distribusi, dan pengawasan. Sementara kami dari pemerintah daerah untuk pemantauan distribusi dan stok wilayah," kata dia.
Terpisah, Sales Service Pertamina Jember yang membawahi wilayah Banyuwangi, Muhammat Rifail mengatakan, suplai gas elpiji 3 kg di Banyuwangi tak berkurang.
Banyuwangi mendapat kuota 54 metrik ton gas elpiji untuk setahun 2023. Jumlah itu setara dengan 18 juta tabung gas elpiji melon.
"Realisasi sampai Juni 28.313 metrik ton. Untuk penyaluran ini, kami sesuaikan dengan kuota yang didapat dari Dirjen Migas," kata Rifail.
Untuk mengatasi langkanya tabung gas elpiji ukuran melon, Pemkab bersama Pertamina dan Hiswana Migas menggelar operasi pasar.
Dalam sepekan ini, operasi pasar digelar bergantian di 12 lokasi berbeda. Operasi akan dilanjutkan di kecamatan-kecamatan lain pada pekan berikutnya.
Untuk setiap lokasi operasi pasar, 12 ribu sampai 16 ribu tabung gas elpiji 3 kg disediakan. Warga bisa menjual Rp 16 ribu per tabung dengan syarat membawa KTP.
Program TJSL Pertamina Patra Niaga Raih 14 Penghargaan di ISRA 2025 |
![]() |
---|
Pertamina Bangun Cafe untuk Dikelola Sobat Disabilitas di Bali |
![]() |
---|
Rekam Jejak Tina Talisa, Stafsus Wakil Presiden RI Resmi Jabat Komisaris Pertamina Patra Niaga |
![]() |
---|
Sosok Alfian Nasution, Eks Petinggi Pertamina Jadi Tersangka Baru Korupsi Minyak Mentah |
![]() |
---|
Peran Riza Chalid dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah: Intervensi Kebijakan PT Pertamina |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.