APBN 2024 dan Peranannya sebagai Fondasi Menuju Indonesia Maju 2045

TRIBUNNEWS.COM - Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang terus berubah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran krusial sebagai shock absorber yang andal. Dengan perannya tersebut, APBN dapat melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta menjaga agar pengelolaan fiskal sehat dan berkelanjutan. 

Memasuki penghujung tahun, dapat dilihat bahwa perjalanan APBN 2023 selama ini telah menunjukkan kinerja positif. Pendapatan tumbuh seiring makin kuatnya pemulihan aktivitas ekonomi dan buah reformasi perpajakan, belanja juga tetap mampu melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi. Selain itu, risiko fiskal yang makin terkendali terefleksi dari defisit dan utang terjaga di level manageable. 

Kinerja positif APBN 2023 ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, sehingga akan menjadi persiapan yang matang untuk menghadapi segala tantangan di 2024 mendatang. 

Berbicara tentang tahun 2024, perlu diketahui bahwa kebijakan fiskal di tahun mendatang bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan fiskal 2024 merupakan bagian dari serangkaian kebijakan tahun-tahun sebelumnya dan sekaligus terkoneksi dengan arah dan strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah. 

Baca juga: APBN 2024 akan Perkuat Kinerja Logistik Nasional untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh karena itu, kinerja APBN 2023 yang solid akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong APBN 2024. Begitu pula APBN 2024 yang kelak akan memiliki nilai strategis sebagai alat yang membawa Indonesia keluar dari middle income trap menuju Indonesia Maju, adil dan makmur di tahun 2045, tepat 100 tahun Republik Indonesia merdeka.

Tantangan dan agenda pembangunan

Sesuai dengan tujuan tersebut, arsitektur APBN 2024 harus mampu untuk merespons segala dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

Perekonomian ke depan masih akan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diwaspadai. Pertama, tensi geopolitik yang makin tinggi serta dampaknya kepada peta geopolitik dan perdagangan dunia. Kedua, dampak perubahan iklim yang makin nyata dan perlu langkah antisipasi dan mitigasi.

Ketiga, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan memiliki dampak serius pada perubahan perilaku baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Keempat, transisi dari pandemi ke endemi tetap perlu diantisipasi dan diwaspadai, agar transisi menuju living with endemic dapat berjalan lancar. 

Berbagai tantangan tersebut pada satu sisi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Baca juga: Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, Kepala BKF Kemenkeu Sebut Rupiah dalam Kondisi Terapresiasi

Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan serta arah kebijakan untuk mendukung agenda pembangunan, Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024 yang telah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,8 persen, nilai tukar Rupiah Rp15.000 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,7 persen, harga minyak mentah Indonesia US$82 per barel dan lifting minyak bumi 635.000 barel per hari, serta lifting gas 1,03 juta- 1,033 juta barel setara minyak per hari.

Peran APBN untuk transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan

Arsitektur APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peran APBN terus didorong agar mampu menjalankan fungsinya sebagai shock absorber yang optimal untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi). 

APBN juga berfungsi sebagai agen pembangunan (akselerator transformasi ekonomi) yang fokus pada human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. Yang tak kalah penting, APBN memiliki peran penting sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan).

Adapun transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. 

Baca juga: Di Forum APEC Jokowi Pamer Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia

Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Sedangkan strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial. 

2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. 

4. Meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui penghiliran sumber daya alam. 

5. Mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut, diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik melalui.

(i) Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan, 

(ii) Konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better), dan, 

(iii) Mendorong pembiayaan yang inovatif, bijaksana, dan berkelanjutan.

Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur APBN 2024 telah disepakati sebagai berikut. 

1. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.309,9 triliun dan PNBP sebesar Rp492,0 triliun serta hibah sebesar Rp0,4 triliun.

2. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. 

3. Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. 

4. Defisit anggaran sebesar Rp522,8 triliun. atau 2,29 persen PDB, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 2,27 persen PDB.

5. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2024 sebesar Rp1.090,8 triliun antara lain untuk mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan Pemilu 2024, akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar 8,0 persen, pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri, serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.

6. Belanja Non-K/L disepakati sebesar Rp1,376.7 triliun antara lain untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12 persen, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung petani, UMKM, dan dunia usaha.

Melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, APBN 2024 diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian, dan mendukung agenda pembangunan. 

Baca juga: Kemenkeu dan ICAEW Dorong Percepatan Transisi Keuangan

Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan disepakati tingkat kemiskinan pada rentang 6,5 persen-7,5 persen. Dengan rincian tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 persen-5,7 persen, tingkat kemiskinan ekstrem pada rentang 0 persen-1 persen, rasio gini pada 0,374 - 0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 73,99 - 74,02, nilai tukar petani (NTP) pada 105 - 108, dan nilai tukar nelayan pada 107 - 110.

Dengan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia, disertai dengan peranan APBN yang dikelola secara efektif, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan target-target yang terbentang di tahun 2024 serta memenuhi tujuannya untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, adil dan makmur dalam menyongsong tahun 2045. (*)