Pemerintah Umumkan Bansos dan BSU Tambahan Hanya Sampai Juli 2025, Bagaimana Selanjutnya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan program penebalan bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) hanya diberikan selama Juni hingga Juli 2025. Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan ini bersifat sementara dan tidak termasuk dalam program bantuan reguler yang dianggarkan dalam APBN 2025.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penebalan program bantuan sosial dan BSU hanya berlaku sementara, terbatas pada bulan Juni dan Juli 2025.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu.

“Penebalan Bansos dan BSU hanya one time di Juni dan Juli,” ujar Febrio usai diskusi PCO di kawasan Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Ia menekankan, kebijakan ini merupakan stimulus tambahan dan tidak menggantikan program perlindungan sosial (perlinsos) reguler yang sudah berjalan. Penyaluran bansos reguler akan tetap dilakukan sesuai jadwal dan anggaran yang telah disahkan.

“Kita punya program perlinsos yang besar, Rp503 triliun yang tadi sudah kami anggarkan di APBN,” jelasnya.

Baca juga: Baru! Kemenag RI Akan Buka KUA di Luar Negeri untuk Fasilitasi Nikah WNI

Febrio menjelaskan bahwa tambahan bansos sebesar Rp10 triliun tersebut merupakan dana ekstra yang berada di luar skema tetap, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

“Nah, makanya tadi yang Rp10 triliun itu adalah penebalan Bansos. On top of apa yang sudah kita jadwalkan secara reguler untuk APBN 2025,” pungkasnya.

Program stimulus ini diambil untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam jangka pendek, terutama merespons kondisi ekonomi global dan nasional yang menuntut kewaspadaan fiskal. Namun, pemerintah tetap menahan diri untuk tidak menjadikan bansos tambahan ini sebagai program berkepanjangan.

Febrio juga tidak menjelaskan secara rinci apakah akan ada perpanjangan setelah Juli. Namun, ia menegaskan bahwa desain fiskal tahun 2025 tetap difokuskan pada program reguler dengan penguatan kualitas belanja sosial.