Israel Rekrut 70 Ribu Buruh Ilegal Demi Genjot Pembangunan Kota yang Hancur Imbas Perang

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV - Israel berencana merekrut sekitar 70.000 pekerja asing asal Tiongkok, India, Sri Lanka dan sejumlah negara Asia lainnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan tata kota yang hancur akibat gempuran perang.

“Israel tengah meningkatkan kuota pekerja konstruksi asing menjadi 70.000 dari sebelumnya hanya 50.000 yang akan disetujui oleh pemerintah dalam beberapa hari mendatang,” jelas Yehuda Morgenstern, direktur jenderal Kementerian Konstruksi dan Perumahan Israel.

Menurut pengumuman yang dikutip dari Alarabiya, ribuan buruh asing ini direkrut pasca pemerintah Israel melarang 80.000 pekerja konstruksi Palestina memasuki Israel buntut serangan Hamas terhadap Israel.

Baca juga: Populer Internasional: Netanyahu Berencana Pindahkan Penduduk Palestina - Ekonomi Israel Morat-marit

Larangan ini awalnya diberlakukan sebagai sanksi atas tindakan yang dilakukan Hamas, namun imbas larangan tersebut pembangunan di kawasan perkotaan terhambat di tengah banyaknya infrastruktur yang hancur akibat gempuran perang.

“Ada kekurangan di sektor tenaga kerja. Itu sebabnya kecepatan konstruksi per bangunan di Israel meningkat menjadi 34 bulan dari 30 bulan pada tahun 2021 dan 27 bulan pada tahun 2014,” kata Morgenstern.

Alasan itu yang kemudian mendorong pemerintah Israel untuk melakukan perekrutan buruh asing. Sayangnya rekruitmen ini dilakukan tanpa menyertakan perjanjian bilateral dengan negara asal alias ilegal.

Pemerintah Israel belum memberikan komentar apapun terkait rekrutmen ilegal ini, namun dari informasi yang beredar perekrutan buruh ilegal dilakukan Israel untuk menekan pengeluaran negara di tengah gejolak perang.

Mengingat selama dua bulan terakhir kondisi ekonomi Tel Aviv dilaporkan goyah hingga utang Israel mendekati 8 miliar dolar AS imbas bengkaknya biaya operasi perang di Gaza.

Tak hanya itu serangan yang dilakukan tentara Israel juga memicu aksi boikot sejumlah negara hingga membuat sektor bisnis Israel berhenti beroperasi.

Direktur Jenderal Pelabuhan Eilat mengatakan, bahwa delapan puluh persen pendapatan pelabuhan telah menurun usai biaya pengiriman impor - ekspor melonjak akibat Yaman melarang kapal menyeberang ke Israel.

Baca juga: Israel Geram, Bagaimana Caranya Senjata-Senjata China Jatuh ke Tangan Hamas Buat Musnahkan IDF?

Tekanan ini yang menyebabkan Israel merugi hingga sepuluh setengah miliar shekel, atau sekitar 3 miliar dolar AS akibat terputusnya jalur Laut Merah dan Laut Arab.

“Houthi Yaman mengancam semua kapal yang menuju ke Israel, apapun kewarganegaraannya, akibatnya mereka harus mengubah rute navigasi maritim hal ini akan berdampak pada kenaikan harga produk impor sekitar 3 persen, yang akan menambah beban keuangan Israel,” jelas Eilat.