Jokowi Tak Terima Bansos Dituding Penyebab Harga Beras Meroket dan Langka, Janjikan Pekan Ini Normal

Hal ini setelah terjadinya kelangkaan hingga berdampak kepada harga beras yang mahal di sejumlah gerai beberapa hari belakangan.

“Satgas Pangan Polri dan jajarannya terus melakukan monitoring dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras," kata Kepala Tim Satgas (Kasatgas) Pangan Polri, Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/2/2024).

Whisnu mengatakan monitoring ini ditargetkan di daerah-daerah yang menjadi sentra produksi beras.

Dia mengatakan setiap daerah memiliki perbedaan karakteristik dalam teknis pendistribusiannya.

Baca juga: Beras Langka Jelang Pilpres, DPR: Pemerintah Terlalu Asyik Urus Politik

“Selain itu, juga dilakukan pengawasan terhadap jalur-jalur pendistribusiannya, sehingga diharapkan tidak ada daerah yang ketersediaannya berasnya kurang,” jelasnya.

Lalu, kata Whisnu, tempat penggilingan beras, gudang-gudang penyimpanan, toko retail modern dan pasar tradisional juga tak luput untuk menjadi fokus pengawasan.

Setiap daerah nantinya akan dikendalikan langsung oleh masing-masing Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda di satuan wilayah dan nantinya dilaporkan ke Satgas Pangan Bareskrim.

“Tentunya, kerja sama dengan Dinas Provinsi terkait yang bertujuan memastikan kondisi di lapangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Whisnu mengatakan penyebab berkurangnya pendistribusian beras yang terjadi beberapa hari ini karena ada gagal panen akibat cuaca di sejumlah daerah.

Namun, lanjut dia, kondisi ketersediaan beras saat ini di daerah beberapa daerah masih aman meskipun harganya mengalami perbedaan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

“Hingga saat ini kondisi ketersediaan beras di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua masih aman. Namun, untuk harga memang berbeda sebagaimana memang ada perbedaan HET sesuai dengan zonanya masing-masing," ungkapnya.

Menduga Akibat Bansos

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mengkritisi pemerintah yang sibuk mengurus bantuan sosial tapi tidak fokus dalam mengendalikan harga bahan pokok.

Amin berujar, padahal pemerintah sudah menugaskan Perum Bulog melakukan importasi untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sesuai kegunaannya, cadangan beras pemerintah untuk mengendalikan pasokan dan harga. Seharusnya, menurut Amin, pemerintah tidak perlu menunggu terjadi kelangkaan dan harga tinggi berlarut-larut, pemerintah segera menggelontor CBP ke pasar.

"Upaya antisipasi yang buruk akan menimbulkan panic buying. Mestinya pemerintah jangan hanya disibukkan mengurusi bansos. Kondisi pasar kebutuhan pokok masyarakat dipantau juga dong," ujar Amin saat dihubungi Tribunnews, Senin (12/2/2024).