Jokowi Minta Ketersediaan dan Kestabilan Harga Pangan Jelang Ramadhan, Bapanas Lakukan Hal Ini

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membeberkan arahan Presiden Jokowi terkait dengan bahan pangan.

Menjelang bulan Ramadhan, Arief mengatakan, Jokowi memberikan arahan dan menugaskan para menteri dan kepala badan terkait untuk betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga.

Untuk menindaklanjuti arahan Jokowi, Arief pun meminta dukungan dan kerja sama seluruh Kepala Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota secara aktif dan terus-menerus melaksanakan tiga hal.

Baca juga: Komisi IV DPR Minta Pemerintah Segera Distribusikan Beras Bulog ke Pasar Tradisional

"Pertama, gerakan pangan murah. Saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah," katanya dalam acara Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024, di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Kepala daerah disebut bisa menjalin kerja sama dengan Bulog, ID Food, dan asosiasi terkait untuk memenuhi kebutuhan gerakan pangan murah.

"Teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stoknya di daerah semua cukup dan bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah," ujar Arief.

Kedua, kepala daerah diminta untuk melakukan sinergi dan komunikasi dengan tim pengendali inflasi daerah.

Ketiga, para daerah juga diminta untuk melakukan pemantauan harga pasar, baik di pasar-pasar induk, pasar tradisional, maupun pasar retail modern.

"Nanti, Pak Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol Wahyu Widada) mohon izin supaya kita bisa sama-sama memastikan harga-harga ini memang benar tidak terlalu tinggi karena biasanya baru ada kata jelang puasa, jelang lebaran, harga itu sudah naik," ujar Arief.

Baca juga: Moeldoko Sebut Tata Kelola Beras Bermasalah, Kepala Bapanas Beri Tanggapan Begini

Kemudian, kata Arief, dalam pemantauan pasar ini ada beras SPHP milik Bulog yang harus dijual maksimum Rp 10.950 per kilogram

Ia pun memastikan tim dari pemerintah, pemerintah pusat, lintas kementerian dan lembaga tentunya akan mendukung dan memonitor semua evaluasi ke daerah.

"Sehingga nanti masyarakat bisa beribadah dengan nyaman dan nyaman," ujar Arief.