Pemindahan Ibu Kota Negara
Anggota DPR Sebut Temuan BPK Soal IKN Perlihatkan Masih Sepinya Peminat dari Swasta
Hamid menilai pengusaha belum tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi IKN adalah investasi infrastruktur publik.
Penulis:
Dennis Destryawan
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
DPR-RI
Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin. Ia menilai pengusaha belum tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi IKN adalah investasi infrastruktur publik.
Hamid melihat hal ini adalah konsep serba tanggung dari IKN untuk berkomitmen tidak merusak lingkungan. Pada satu sisi, IKN tidak melakukan aktivitas penambangan sehingga material konstruksi harus didatangkan dari luar. Namun pada sisi lain, pembangunan IKN menyebabkan deforestasi.
“BPK juga menemukan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton sehingga memperlambat pembangunan IKN. Alasan pasokan air bersih ini juga yang menyebabkan Menteri PUPR sendiri tidak mau pindah ke IKN,” tegas Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.
Terbaru, Hamid menambahkan, kebutuhan air bersih di IKN akan disuplai dari Bendungan Sepaku Semoi yang memiliki kapasitas 16 juta meter kubik, yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Juni 2024.
Berita Terkait
Berita Terkait
Pemindahan Ibu Kota Negara
| Keponakan Prabowo Minta Kabareskrim Tindak Dugaan TPPO Berujung Prostitusi di IKN |
|---|
| Lelang Proyek Pembangunan IKN Tahap 2 Awal Agustus 2025 |
|---|
| Kaesang Pangarep Dukung Wapres Gibran Berkantor di IKN hingga Papua |
|---|
| Wapres Gibran Tunggu Perintah Presiden Prabowo Soal Rencana Berkantor di IKN |
|---|
| Kepala Bappenas: Kabupaten Penajam Paser Utara Tak Boleh Cuma jadi Penonton Pembangunan IKN |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.