Rabu, 17 September 2025

Pemindahan Ibu Kota Negara

Lelang Proyek Pembangunan IKN Tahap 2 Awal Agustus 2025

Hingga Juli 2025, sebanyak 1.170 karyawan Otorita IKN telah menempati hunian ASN di beberapa tower hunian ASN.

Penulis: Choirul Arifin
Kementerian PUPR
IKN TAHAP 2 - Desain maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2 akan dimulai pada awal Agustus 2025. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2 akan dimulai pada awal Agustus 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut persiapan pembangunan tahap kedua telah rampung, termasuk dari aspek penganggaran.

Pembangunan tahap kedua akan difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

"Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025," kata Basuki dikutip dari siaran pers pada Kamis (31/7/2025).

Hingga Juli 2025, sebanyak 1.170 karyawan Otorita IKN telah menempati hunian ASN di beberapa tower hunian ASN.

Selain itu, tercatat 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN. Kehadiran ASN juga diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian.

Ada karyawan dari Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang telah pindah.

Para karyawan dari balai-balai teknis di bawah Kementerian PU juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.

Basuki menegaskan bahwa proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat.

Baca juga: Ditugaskan Berkantor di IKN atau Papua, Wapres Gibran: Sebagai Pembantu Presiden, Saya Siap

Hal itu merupakan bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara.

Adapun terkait dengan infrastruktur transportasi udara, perubahan status Bandara VVIP Nusantara telah disetujui oleh DPR RI.

Kini, statusnya menjadi menjadi Bandara Umum agar mampu mengakomodasi kebutuhan penumpang dari wilayah Kalimantan bagian barat seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan sekitarnya.

Baca juga: Prabowo Target Proyek IKN Rampung 3 Tahun, DPR Ingatkan Kondisi Ekonomi

Mensesneg Sebut Pembangunan IKN Sesuai Rencana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana. 

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan