Ekonom CELIOS: Ekspor Pasir Laut Akan Menggerus PDB RI Hingga Rp 1,22 Triliun

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut diprediksi akan sangat merugikan negara. 

Berdasarkan hasil studi lembaga penelitian ekonomi dan kebijakan publik, CELIOS, ekspor sedimen laut hanya mendatangkan potensi keuntungan yang kecil bagi negara. 

Simulasi yang dilakukan CELIOS menemukan adanya dampak negatif berupa penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp1,22 triliun dan pendapatan masyarakat akan menurun hingga Rp1,21 triliun. 

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan, berbagai klaim pemerintah bahwa ekspor sedimen laut akan meningkatkan keuntungan ekonomi dan pendapatan negara, ternyata berlebihan.

Ia mengungkap bahwa estimasi pendapatan negara hanya bertambah Rp 170 miliar jika menghitung dampak tidak langsung ke sektor lapangan usaha secara keseluruhan. 

Meski pengusaha ekspor sedimen laut mendapat keuntungan sebesar Rp 502 miliar, tetapi terdapat kerugian yang dialami oleh pengusaha di bidang perikanan. 

“Modelling ekonomi yang dilakukan CELIOS memvalidasi bahwa narasi penambangan pasir laut akan mendorong ekspor dan penerimaan negara secara signifikan tidaklah tepat," kata Huda dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024). 

"Penerimaan negara dari pajak tidak mampu menutup kerugian keseluruhan output ekonomi yang berisiko turun Rp1,13 triliun," lanjutnya. 

Studi CELIOS juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan ekspor sedimen laut berisiko mengurangi produksi perikanan tangkap. 

Baca juga: PKS Desak Presiden Jokowi Batalkan Kebijakan Izin Ekspor Pasir Laut

Akibat adanya ekspor sedimen laut sejumlah 2,7 juta m3, ada penurunan nilai tambah bruto sektor perikanan yang ditaksir mencapai Rp1,59 triliun. 

Ditaksir pendapatan nelayan yang hilang sebesar Rp 990 miliar dan berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor perikanan sebesar 36.400 orang. 

Huda pun membeberkan sejumlah rekomendasi dari CELIOS untuk pemerintah perihal ekspor sedimen laut ini. 

Pertama, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta aturan turunannya guna melindungi ekosistem pesisir dan kesejahteraan nelayan lokal.

Baca juga: Tak Setuju Ekspor Pasir Laut, DPR: Pulau-pulau Kecil Bisa Hilang Lagi