Soroti Kondisi Perekonomian RI, Celios: Kalau Disebut Baik-baik Saja, tapi Kenapa Hidup Makin Berat?

Ringkasan Berita:

• Ekonom CELIOS Media Wahyudi Askar menilai klaim pemerintah soal ekonomi baik-baik saja tidak mencerminkan realitas masyarakat
• Ia menyoroti ketimpangan ekonomi, di mana kelas menengah terus terbebani pajak sementara kalangan super kaya belum dikenakan pajak kekayaan 2 persen atas aset di atas Rp84 miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar merespons soal klaim pemerintah yang belakangan ini selalu menyuarakan kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan baik.

Kata dia, pernyataan itu sejatinya dikaji ulang, sebab kondisi yang terjadi saat ini di masyarakat justru tidak mencerminkan baiknya perekonomian RI.

Baca juga: Menaker Yassierli: Pekerjaan Baru Sektor Digital Bisa Jadi Solusi Tekan Pengangguran

Beberapa faktor menjadi poin kalau kondisi ekonomi tidak baik-baik saja kata Media, salah satunya karena sulitnya lapangan pekerjaan dan meroketnya harga kebutuhan pokok.

"Hari ini kita menyaksikan banyak pejabat yang bilang ekonomi kita baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi tinggi, stabil, Indonesia is okay. Tapi kalau memang betul-betul demikian, coba kita lihat di sekitar kita," kata media dalam acara Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki, di Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Selasa (21/4/2026).

"Jika memang demikian (ekonomi dalam keadaan baik), kenapa nyari pekerjaan susah? Kenapa harga barang pokok naik? Kenapa transportasi publik buruk sekali? Kenapa hidup kian hari makin lama makin berat?" sambung dia.

Media lantas menyinggung kalau ada satu hal yang luput disampaikan oleh pemerintah perihal kondisi perekonomian ini.

Kata dia, tingkat ekonomi bisa dikatakan baik dan aman harusnya hanya ditujukan kepada kaum elit dan pengusaha, bukan kepada masyarakat secara umum.

"Ada satu hal yang enggak disampaikan oleh penguasa, fakta bahwa memang ekonomi itu baik-baik saja, tapi hanya untuk mereka. Karena saat ini mereka yang ada di piramida teratas itu, mereka yang ada di ekonomi tertinggi itu, memang sedang musim panen," ucap dia.

Atas kondisi ini, Media menyebut kalau ketimpangan terhadap faktor ekonomi di tanah air sungguh telah tercipta.

Pasalnya, banyak masyarakat yang didominasi oleh kelas menengah kata dia, yang selalu membayar pajak ke negara namun merasakan hidup makin terhimpit. 

Akan tetapi di sisi lain, pengusaha yang masuk dalam kalangan masyarakat super kaya justru kata Media, sejauh ini belum dikenakan pajak kekayaan sebesar 2?ri aset yang dimiliki.

"Maka kalau kita lihat kondisi hari ini, sangat-sangat luar biasa. Ketimpangan menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka punya uang yang bahkan mereka tidak bisa habiskan sendiri," kata dia.

"Dalam demokrasi kita mengenal dalam pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi di Indonesia saat ini kita menyaksikan kondisi di mana dari orang kaya, oleh orang super kaya, dan untuk orang yang super kaya," sambung Media.

Atas hal itu, pihaknya ditegaskan Media, akan mendesak atau mendorong pemerintah selaku regulator dan juga DPR RI selaku legislator untuk berani melakukan penarikan pajak kekayaan yang hanya 2% kepada setidaknya 50 orang super kaya tersebut.