Kabinet Prabowo Gibran
Kejar Backlog Perumahan Rakyat, Gapensi Dukung Wacana Pemisahan Kementerian PUPR
Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.
lihat foto
La Ode berharap, dengan pemisahan ini, tujuan utama dari program transformasi bangsa bisa terwujud.
Kementerian PU diharapkan mengedepankan variable profesionalisme, dimana Key Performance Index (KPI) menitik beratkan pada pengelolaan postur anggaran dan instrumen kerja melampaui efektivitas dan efisiensi.
“Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum, dituntut untuk semandiri mungkin dalam pembiayaan dari sumber-sumber nasional. Termasuk di dalamnya sesegera mungkin mengentaskan tujuan pembangunan infrastruktur yang ada sebagai sumber ekonomi baru sekaligus sumber pembiayaan pembangunan,” kata dia
Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat, dituntut untuk mengelola 53 triliun anggaran yang telah disetujui RAPBN 2025 dengan memaksimalkan kerjasama dengan BUMN terkait serta pemberdayaan UMKM dan BUMDes sebagai mitra kerjanya.
“Tak kalah pentingnya adalah mendesain system stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya serta Kerjasama dengan ekosistem pembiayaan, agar 3 juta rumah yang dibangun setiap tahunnya mampu dimiliki oleh rakyat dengan cara yang ringan,” tutur dia
Kabinet Prabowo Gibran
| Wamen Prabowo Nambah Terus, Ray Rangkuti: Politik Bagi-bagi Itu, Mungkin Banyak yang Belum Dapat |
|---|
| Harta Kekayaan Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam Polri yang Kini Jabat Wakil Menteri Dalam Negeri |
|---|
| Masalah MBG di Badan Gizi Nasional Jadi Salah Satu Alasan Prabowo Tambah Satu Wamenkes Baru |
|---|
| Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Lantik Wakil Dubes RI untuk China |
|---|
| Kabinet Merah Putih Kini Punya Tiga Wakil Menteri Dalam Negeri dan Dua Wamenkes |
|---|
![[FULL] Belum Ada Bukti Ijazah Jokowi Asli Celah Roy Cs Lolos Pidana? Pakar: Bisa Digugurkan Hakim](https://img.youtube.com/vi/t9Sf51X9J4g/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.