Siapa Menteri Perumahan Era Prabowo? Begini Kriterianya yang Pantas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar terkait pembentukan Kementerian Perumahan makin santer diperbincangkan, dan bakal muncul di era Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Seiring perkembangan kabar tersebut, terdapat pula nama-nama calon Menteri yang berpeluang memimpin instansi tersebut.

Lantas, siapa sosok yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut?

Pengamat Properti Anton Sitorus mengatakan, pejabat Menteri Perumahan harus mengerti betul terkait kondisi industri properti di Tanah Air dan berbagai macam tantangan di dalamnya.

Atau paling tidak, jajaran tim atau pejabat tingkat Eselon harus berasal dari profesional di bidangnya.

"Harapannya orangnya bisa mengerti sektor perumahan. Atau paling tidak, dia punya tim yang emang bagus," ucap Anton ditemui di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Baca juga: Calon Menteri Prabowo: Nama Fahri Hamzah & Maman Telah Disebut, Demokrat Dikabarkan Dapat Jatah 5

"Dari kalangan profesional, dari stakeholder, dari properti yang emang sudah punya pengalaman," sambungnya.

Dengan adanya sosok atau tim yang berpengalaman, maka permasalahan sektor perumahan di Indonesia dapat diatasi.

"Paling tidak, dia punya tim yang membantu dia di belakang gitu. Kita lihat aja gimana," pungkasnya.

Kementerian Perumahan Bakal Efektif Benahi Backlog

Anton Sitorus mengatakan, terbentuknya Kementerian Perumahan disebut bakal lebih efektif menyelesaikan permasalahan terkait hunian bagi masyarakat.

"Kalau saya bilang sih lebih bagus ya, karena dulu awalnya memang itu kan dipisah antara PU dan perumahan. Jadi kalau misalnya dibalikin lagi seperti dulu, saya pikir lebih bagus dan lebih efektif," ungkap Anton.

Diketahui, terdapat permasalahan yang berkaitan sektor perumahan di Indonesia. Utamanya adalah terkait angka backlog yang masih besar, sekitar 9 juta lebih.

Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang diperlukan masyarakat. 

Tak hanya itu, Pemerintahan era Prabowo Subianto juga tengah menggagas program membangun rumah sebanyak 3 juta per tahun.

Adapun, rincian 3 juta rumah itu tersebar di pedesaan sebanyak 1 juta rumah, di pesisir sebanyak 1 juta rumah, dan juga di perkotaan sebanyak 1 juta rumah.

Dengan adanya tantangan dan program 3 juta rumah, maka sudah selayaknya Kementerian Perumahan dibentuk.

"Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa? ya fokusnya akan lebih jelas, sehingga usahanya harusnya lebih bagus. Jadi mengenai bisa apa enggaknya kan tergantung nanti programnya seperti apa," papar Anton.

"Tapi paling tidak, itu udah memberikan arahan bahwa fokus pemerintah untuk perumahan ini akan lebih besar dibanding sebelumnya," pungkasnya.

Muncul Isu Fahri Hamzah Jadi Menteri

Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, memberi sinyal Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah akan menjadi Menteri Perumahan di Pemerintahan Prabowo.

Hashim awalnya sedang membicarakan soal program 3 juta rumah yang dimiliki Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto di pemerintahan yang baru.

Ia meluruskan bahwa sebenarnya Prabowo ingin membangun 3 juta rumah dalam satu tahun. Jadi, jika dalam satu periode, akan dibangun 15 juta rumah.

"Saya mau mau luruskan, bukan 3 juta. Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (jadi) 15 juta," kata Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue bertajuk “Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah” di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Setelah itu ia menyinggung program tersebut akan menjadi tugas berat bagi Fahri Hamzah. 

Dalam acara ini, Fahri menjadi salah satu tamu yang hadir.

"Pembangunan 3 juta setiap tahun tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat, tapi kita di sini membantu mereka sukseskan program satu periode 15 juta (rumah)," ujar Hashim.

Adik dari Prabowo Subianto itu juga menyinggung bahwa Menteri Perumahan akan didampingi oleh seorang wakil menteri (wamen).

Ia menyinggung hal tersebut ketika membeberkan kriteria dari Menteri Perumahan di era Prabowo. Salah satu kriteria tersebut adalah tidak bisa dari kalangan akademisi.

"Jangan akademisi yang on chair ya, harus sering ke lapangan, sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka ya. Saya kira orang yang disebut itu terbuka, tapi yang penting juga wakil menterinya," ucap Hashim.