Mulai Februari 2025, Otorita IKN Berkantor di Nusantara, Bagaimana dengan ASN?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sampai saat ini masih dikerjakan.

Satu di antara yang akan selesai yaitu kantor  Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kantor tersebut akan rampung pada Februari 2025, dan akan langsung digunakan OIKN.

"Kantor OIKN sendiri udah hampir selesai nih Februari, kita juga akan mulai di sana Februari," kata Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga dikutip Selasa (21/1/2025).

Baca juga: Kantor Layanan Perbankan di IKN Ditargetkan Beroperasi pada Kuartal I 2026

Menurutnya, sebagian besar proyek di KIPP saat ini sudah rampung, khususnya untuk infrastruktur eksekutif.

"Sudah (bisa jalan) fungsi perkotaan. Terus tenant-tenant juga kita udah ada beberapa, coffee (shop) rumah makan, rumah sakit," ujarnya.

Kemudian untuk gedung-gedung perkantoran untuk para pegawai pemerintahan di IKN yakni Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1, 3, dan 4 sudah bisa digunakan. 

Namun, Kemenko 2 belum selesai karena proses pembangunannya dimulai belakangan.

"Rusun untuk tempat tinggal sudah makin siap. Mungkin sekitar Maret atau April sudah 47 (tower) siap," katanya.

Sementara untuk pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Ia menyebut merupakan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Kalau kami, terus saja menyelesaikan infrastruktur untuk kedatangan ASN," papar Danis.

Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Arahan Prabowo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan sebelum pemindahan ASN dilakukan.

"Saya masih menunggu arahan Bapak Presiden kapan kita mulai bisa bergerak," ujar Rini beberapa waktu lalu.

Menurutnya, KemenPANRB akan melakukan berkoordinasi dengan Otorita IKN terkait kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan ASN dalam bekerja, terlebih saat ini ada perubahan kementerian menjadi 48 kementerian.

Rini pun ingin memberikan waktu kepada seluruh kementerian melakukan konsolidasi persiapan pegawai yang akan pindah ke IKN.

"Jadi basisnya baru gitu ya, jadi pejabat-pejabatnya aja kan banyak yang belum dilantik kemudian ada penyebaran dulu (untuk kementerian yang dipecah)," papar Rini.

Adapan progres pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 47 tower yang diperuntukkan bagi ASN serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah mencapai 91,36 persen.

Pembangunan 47 tower rusun ini dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02 persen.

Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84 persen.

Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16 persen.

Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81 persen.

Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91 persen.

Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44 persen.

Selain enam paket tersebut, saat ini juga telah dimulai pembangunan 9 tower lainnya.

9 tower itu merupakan asrama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di IKN sebanyak 2 tower, Hunian Modular TNI sebanyak 3 tower, dan Hunian Vertikal Negara sebanyak 4 tower.

Sejumalah Infrastuktur Belum Selesai

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai di IKN seperti jalan tol dan jalan akses bandara.

Ada juga pembangunan infrastruktur air minum yang tengah ditambah kapasitasnya.

"Itu ada beberapa [infrastruktur] yang belum, yang kita selesaikan tahun ini. Kalau infrastruktur SDA kan sudah selesai semua. Kemudian Cipta Karya ada air minum kita tambah kapasitasnya, MUT (Multi Utility Tunnel), sebagian kecil, perapihan" kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Zainal Fatah.

Beberapa infrastruktur pemerintahan yang disebut Zainal sudah rampung adalah Istana Negara dan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

Ia memastikan pembangunan infrastruktur ini akan secepat mungkin dirampungkan oleh Kementerian PU.

Terkait dengan kapan ASN akan pindah, Zainal menyebut pihaknya hanya menunggu perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Adapun saat ini IKN memiliki dua milestone penting untuk lima tahun ke depan yang akan menjadi acuan pembangunan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan milestone dapat menjadi penanda progres signifikan IKN. Dua milestone yang menjadi target utama pembangunan IKN jatuh pada 2025 dan 2028.

"Saya kira memang kita punya dua milestone yang sangat penting, yaitu di 2025 dan 2028," kata Basuki.

Pada 2025, apabila Menteri PANRB sudah memberi arahan pemindahan ASN ke IKN, Basuki menyebut pihak otorita sudah siap menyambut mereka.

Otorita IKN disebut telah siap dengan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya seperti air, listrik, serta pertokoan bagi ASN yang pindah ke IKN.

Lalu, pada 2028, pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif akan diselesaikan, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya.

Guna mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, Basuki menyebut langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.

Ia mengatakan, peletakan batu pertama atau groundbreaking akan segera dilakukan lagi di IKN.

Ada sekitar empat hingga lima proyek groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor.

"Kami sudah hampir siap untuk menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara saya akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking," ujar Basuki.