Yakin IKN Tak Mangkrak, Jokowi: Ini Proyek Jangka Panjang, Bisa 10-20 Tahun Baru Selesai

TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bakal mangkrak.

Keyakinan Jokowi tersebut berdasarkan rencana bahwa pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang.

Karena itu, dia mengatakan segala perencanan untuk diselesaikannya pembangunan Nusantara memang harus dipersiapkan dengan matang.

"(Yakin) enggak (mangkrak). IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun (selesai)."

"Ini ibu kota yang dipindah. Pindah rumah saja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota, kesiapannya harus sempurna betul," katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan pemindahan ibu kota merupakan hal yang sudah direncanakan sejak era kepemimpinan presiden pertama RI, Soekarno.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan bahwa pembangunan IKN untuk menggantikan Jakarta menjadi ibu kota Indonesia demi pemerataan ekonomi.

Pasalnya, kata Jokowi, mayoritas perputaran ekonomi nasional berada di Pulau Jawa.

"Kalau kita melihat secara makro ekonomi, PDB kita itu 58 persen dan berputar di Jawa. Padahal, kita memiliki 17.000 pulau."

"Kemudian, 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa sehingga magnetnya semua di Jawa dan saya kira daya dukung Pulau Jawa, kalau kita terus-teruskan, tidak akan mampu," katanya.

Baca juga: Maret 2025, Semua Pegawai Otorita IKN akan Berkantor di Nusantara 

Lalu, Jokowi mengatakan pembangunan IKN merupakan bentuk pembentukan ibu kota politik layaknya Washington D.C. di Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, sambungnya, Jakarta akan menjadi seperti New York yang merupakan pusat ekonomi AS.

IKN Dianggap Jadi Beban Prabowo dari Jokowi

Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan IKN berpotensi mangkrak akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran pada tahun ini.

Adapun pemangkasan ini berdasarkan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Dari awal kami sampaikan bahwa IKN ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi APBN pemerintahan berikutnya. Prabowo terbukti mendapatkan beban tersebut dari Jokowi," kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025).