Wamenkeu Thomas Djiwandono Pastikan Danantara Tidak Akan Gadaikan Saham Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono memastikan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak akan menggadaikan saham milik pemerintah.

Sebab menurutnya, Danantara ini dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025, untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi bangsa.

Baca juga: Daftar Calon Pengurus Danantara Sudah Disodorkan ke Prabowo, Dony Oskaria: Disetujui Pekan Depan

"Di sini perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham pemerintah, di sini saham pemerintah adalah underlying asset yang menghasilkan deviden untuk deviden itu dipakai dalam danantara berinvestasi," kata Thomas dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Thomas menyatakan, peran Danantara memang memiliki wewenang untuk mengelola deviden daripada BUMN. Bahkan menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan deviden.

Meski begitu dia memastikan bahwa Danantara akan menjadi wadah investasi dari deviden BUMN untuk dikembangkan. Adapun modal awal Danantara sebesar Rp 1.000 triliun yang bersumber dari penyertaan modal negara berupa saham milik negara di BUMN dan dana tunai.

"Jadi ini perlu semacam penggaris bawahan bahwa ekuitas pemerintah tidak akan digadaikan, polanya adalah bahwa deviden yang keluar dari revenue dan profitnya masing-masing BUMN tersebut di full di Danantara, dan dijadikan investasi dan disitulah full investasi deviden tersebut akan dileverage," jelas dia.

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan, Danantara akan menjadi badan yang paling banyak diawasi. 

Sebab menurutnya, BP Danantara ini melibatkan banyak pihak dan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Tiga Syarat Agar Danantara Bisa Dipercaya Publik Menurut Pengamat, Salah Satunya Hukum Mati Koruptor

"Ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi. Karena nanti dapat semua terlibat," kata Rosan usai menghadiri peresmian Danantara dikutip melalui siaran langsung Kompas TV, Senin (24/2/2025).

"Karena ini kita adalah laporan langsung ke Bapak Presiden itu sudah tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawabannya ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik," sambungnya.

Rosan mengatakan, tanggungjawab memimpin Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM ini sangat besar. Sehingga perlu dijalankan dengan baik dengan perencanaan yang matang tanpa ada benturan kepentingan.

"Saya yakin juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya untuk kita baik itu diawasi, dicek secara regular dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus terbuka dan kita sih terbuka gitu ya," jelasnya.

Rosan Roeslani menyebut akan menggandeng tim independen dari internasional maupun nasional, untuk membantu menyusun struktur Danantara.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan pesan Presiden R Prabowo Subianto untuk memilih tim Danantara yang harus profesional dan kompeten di bidangnya.

"Kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi, jadi mereka akan menyeleksi untuk pembentukan tim kami di segala level," kata Rosan.