Pimpinan Bulog Kalsel Dicopot karena Pasif Beli Gabah Petani

TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Perum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan resmi dicopot dari jabatannya, Selasa malam (18/3/2025), setelah pada Selasa pagi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kecewa atas kinerja Bulog di wilayah itu yang dinilai pasif dalam menyerap gabah petani saat panen raya.

“Saya kecewa dengan Bulog hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang. Ini nggak bisa dibiarkan."

"Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir,” kata Amran saat menghadiri panen raya di Kabupaten Tanah Laut.

Petani di Tanah Laut mengeluh harus menjual gabah ke tengkulak dengan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pemerintah, hanya Rp5.300 hingga Rp5.600 per kilogram. 

Ini karena Bulog Kalimantan Selatan kurang responsif dan sulit dihubungi ketika petani membutuhkan kepastian penyerapan.

“Bulog di sini susah sekali dihubungi, mereka juga jarang turun ke lapangan. Padahal sekarang petani lagi panen raya, tapi nggak ada kepastian. Akhirnya, kami terpaksa jual ke tengkulak meskipun harganya jauh di bawah HPP,” keluh seorang petani di Tanah Laut.

Keluhan serupa juga datang dari petani lain di Tanah Laut dan sekitarnya. Ada petani yang mengaku memiliki 151 karung gabah, tetapi belum ada kepastian kapan Bulog akan membeli gabahnya, sehingga menyimpan gabah di rumahnya.

Sejumlah petani mengeluhkan Bulog masih memberikan persyaratan yang terlalu ketat, seperti mewajibkan gabah dalam kondisi benar-benar kering, sehingga makin menyulitkan petani.

Mereka juga mengeluhkan pembayaran dari Bulog yang sering terlambat hingga satu minggu, menyebabkan mereka kesulitan dalam perputaran modal.

Baca juga: Beras Bulog Berkutu Ditemukan di Yogyakarta, Wamentan: Bisa Dijual untuk Pakan Ternak

Mentan Amran memastikan pencopotan pimpinan Bulog Kalsel bukan sekadar hukuman, tetapi juga langkah serius untuk memperbaiki sistem serapan gabah ke depannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam ketika petani dirugikan akibat lambannya kinerja lembaga itu.

“Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan. Harus ada perbaikan nyata, BULOG harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang! Ke depan, kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Cairkan Dana untuk Serap Gabah Petani, Pengamat: Dapat Kurangi Impor Beras

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani, memastikan harga gabah tetap stabil, serta menjamin bahwa tidak ada lagi petani yang merasa diabaikan saat panen raya.