Kebijakan Reklasifikasi Ojek Online Dikhawatirkan Picu Pengangguran dan Turunnya Pendapatan UMKM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerapan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dinilai dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satu dampak yang terlihat, menurunnya pendapatan UMKM yang penjualannya bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.

Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha mengatakan, kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional.

"Efek domino dari kebijakan ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini," ujar Agung Yudha dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (23/4/2025).

Agung mengatakan, saat ini Industri ojol (ojek online), taksi online dan kurir online berkontribusi sebesar 2 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB berdasar hasil riset ITB tahun 2023. Menurutnya, perubahan status driver ojol dan kurir online menjadi karyawan akan mengakibatkan banyak hal.

"Pertama, hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30 persen mitra yang terserap, atau 70-90 persen tidak memiliki pekerjaan),” kata Agung Yudha.

Kedua, menurunnya aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5.5 persen dan 1.4 juta orang kehilangan pekerjaan berdasar data Svara 2023.

"Ketiga, dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain,” kata Agung Yudha.

Wacana menjadikan mitra pengemudi dan mitra kurir sebagai pegawai tetap sudah banyak terjadi di berbagai negara, namun hal tersebut bukan berarti serta merta merupakan kebijakan yang harus diikuti oleh Indonesia.

Agung menjelaskan, beberapa negara telah mereklasifikasi mitra platform menjadi karyawan maupun memberikan klasifikasi sendiri, namun dengan hak dan manfaat yang menyerupai karyawan.

Dampak reklasifikasi tersebut menimbulkan beberapa risiko seperti di Spanyol dengan 48 juta penduduk: jumlah mitra pengemudi menyusut, aplikasi Uber melakukan putus mitra pengemudi, aplikasi Deliveroo hengkang, aplikasi Glovo hanya mampu menyerap sebagian, sehingga 83 persen mitra diputus mitra dan tidak memiliki kesempatan pendapatan.

Di Seattle, Amerika Serikat, sejak diberlakukannya upah minimum, volume pesanan pengiriman makanan melalui UberEats turun 45 persen karena Uber menaikkan biaya pengiriman dan konsumen tidak menggunakan layanannya karena harga yang lebih tinggi.

Sementara di Singapura dengan 6 juta penduduk, platform menaikkan harga layanan transportasi dan pengantaran online.

Lalu di Swiss, perkembangan UMKM tersendat, penurunan permintaan terhadap layanan pemesanan makanan sebesar 42 persen, estimasi potensi pendapatan yang hilang bagi restoran sebesar 16 juta Euro (Rp260 miliar) per tahun dan potensi pendapatan negara atas pajak hilang.

Dia bilang, di Indonesia, dampak ekonomi langsungnya antara lain pertama, pelanggan kehilangan akses.

"Konsumen yang mengandalkan delivery karena keterbatasan mobilitas (misalnya orang tua, penyandang disabilitas, atau mereka yang tinggal jauh dari pusat kota) akan sangat terdampak," kata dia.

Jika layanan delivery mencakup makanan, obat-obatan, atau kebutuhan pokok, maka risiko krisis logistik bisa meningkat, apalagi di daerah terpencil atau saat ada bencana/krisis.

Dampak ekonomi langsung yang kedua adalah penurunan pendapatan.

Banyak UMKM menggunakan layanan pengantaran dan mobilitas digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dari sekedar area mereka beroperasi. Tanpa platform, bisnis mereka bisa stagnan atau bahkan rugi. 

"Dengan adanya reklasifikasi mitra sebagai pegawai, ada potensi untuk menekan perusahan teknologi pengantaran digital untuk menaikan harga yang dibebankan kepada pengguna layanan. Ini dapat berdampak pada naiknya beban operasional yang lebih besar bagi pengguna terutama UMKM," sebut Agung.

Apalagi bisnis yang sangat bergantung pada delivery seperti restoran, supermarket, apotek, dan e-commerce akan mengalami penurunan penjualan drastis.

UMKM yang tidak punya outlet fisik kuat atau tidak punya banyak pelanggan setia akan lebih terdampak: Restoran yang hanya beroperasi secara online akan kehilangan jalur utama penjualan dan hanya dapat bergantung pada area penjualan di mana outlet fisik berada.

“Toko online lainnya juga bekerja sama dengan layanan kurir instan terjadi penurunan layanan, sehingga bisa memengaruhi kepuasan pelanggan, dan berdampak pada berkurangnya omzet penjualan,” ungkapnya.

Untuk efek sosial dan tenaga kerja antara lain: ribuan mitra pengemudi kehilangan penghasilan atau pekerjaan, karena serapan tenaga kerja pasti mengalami recruitment barrier, dan hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang ada sekarang yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30 persen yang terserap, atau terjadi penurunan sebesar 70-90 persen).

Menurut Agung, hal ini berarti potensi lonjakan pengangguran informal di kota besar, dan menambah beban negara.

Pendapatan driver yang cenderung turun itu bisa menurunkan daya beli, yang mempengaruhi sektor lain seperti makanan, kebutuhan pokok, dan layanan finansial (misalnya cicilan motor atau pinjaman online).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Ojek Online, Akan Masuk Kategori UMKM?

Efek domino ke sektor lain: restoran, toko, dan layanan logistik yang mengandalkan delivery. Dampak lebih jauh jika hal-hal tersebut terjadi: investasi di Indonesia turun dikarenakan hilangnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri; penerimaan pajak negara menurun; terjadi gejolak sosial politik dikarenakan kondisi ekonomi yang rentan; dapat berujung pada ketidakstabilan keamanan nasional. (tribunnews/fin)