Pemerintah Siapkan 6 Paket Insentif, Diskon Tarif Listrik hingga Tiket Pesawat, Berlaku Mulai 5 Juni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan enam paket insentif untuk masyarakat, mulai diskon tarif listrik, diskon harga tarif tiket pesawat hingga bantuan subsidi upah (BSU). Insentif ini berlaku mulai 5 Juni 2025 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, saat ini pihaknya tengah meminta kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tersebut.

"Jadi kita akan siapkan ada 6 paket, sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden, sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai," kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, dikutip Sabtu (24/5/2025).

Airlangga merincikan, insentif itu meliputi diskon listrik, diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, subsidi motor listrik, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan sosial pangan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan nanti akan diberlakukan per 5 Juni. Termasuk terkait dengan transportasi, kemudian terkait dengan bantuan untuk pangan," jelas dia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, pemberian paket insentif ini dilakukan untuk membangun daya beli masyarakat sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini.

"Karena kan Ramadan dan idul Fitri kan sudah yang geser ke quarter 1 dan di awal quarter 2 kemarin. Makanya event berikutnya tinggal liburan sekolah Juni-Juli, dan gaji ke-13 kan nanti," jelas Susi.

Susi menyebut periode paket insentif ini diproyeksikan akan lebih panjang dibandingkan saat Libur Ramadhan dan Idul Fitri. Sebab, paket ini sejalan dengan momentum libur sekolah. 

Baca juga: Bursa CPO Masih Sepi Peminat, Pemerintah Pancing dengan Paket Insentif

"Ya perkiraan, nanti kan masing-masing ada periode, ada itu hitung-hitungan nya nanti. Sekarang sedang difinalisasi di Kementerian Lembaga," paparnya.

Daya Beli Masyarakat Memang Terus Melemah

Pemerintah saat ini menghadapi pelemahan daya beli masyarakat yang makin menjadi-jadi, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh di mana-mana dan sepinya pusat perbelanjaan, toko ritel modern sampai penjualan tekstil di pasar tradisional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Shinta W Kamdani mengatakan, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melemah.

"Pada kuartal I 2025, konsumsi hanya tumbuh sebesar 4,89 persen, yang merupakan capaian terendah dalam lima kuartal terakhir."

"Padahal, kuartal ini mencakup periode Ramadan, momentum yang biasanya menjadi pendorong belanja masyarakat," ungkap Shinta dalam Media Briefing Apindo Indonesia Quarterly Update di Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).

Shinta menambahkan, fakta ini mencerminkan tekanan pada daya beli masyarakat, terutama di kelompok pendapatan menengah ke bawah.

Tekanan inflasi dan belum optimalnya stimulus fiskal langsung menjadi faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya konsumsi domestik.

Selanjutnya, kebijakan fiskal pemerintah pada awal tahun ini menunjukkan kecenderungan yang lebih hati-hati, belanja pemerintah mengalami kontraksi sebesar 1,38 persen.

Sementara itu, investasi juga menunjukkan tren pelemahan. 

Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 2,12 persen pada pada kuartal I 2025.

"Ini merupakan pertumbuhan investasi terendah dalam dua tahun terakhir," tutur Ketua Umum Apindo.

Penyaluran Kredit Perbankan Lesu 

Sementara itu penyaluran kredit perbankan juga melemah terus hingga April. Secara keseluruhan kredit baru perbankan hanya tumbuh 8,88 persen dan tumbuh terendah sejak September 2023 berdasar data Bank Indonesia.

Selama Maret-April kredit baru hanya tumbuh single digit.

Mengutip Kontan, kredit modal kerja tercatat hanya tumbuh 4,62 persen secara tahunan, melambat dari pertumbuhan Maret sebesar 6,51 persen dan dari akhir tahun 2024 yang masih tumbuh 8,35 persen. 

Perlambatan serupa juga terjadi pada kredit konsumsi, yang menurun dari 10,61 persen pada Desember menjadi 8,97 persen di April.

Sementara itu, kredit investasi masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat di kisaran dua digit.

Kredit modal kerja diberkan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek, seperti pembelian bahan baku dan biaya produksi.

Menurut Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, perlambatan ekonomi saat ini terjadi akibat belum pulihnya daya beli masyarakat. 

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Bisa Naik Jika Pemerintah Permudah Investor Berbisnis

"Akhirnya permintaan kredit modal kerja tertekan. Dunia usaha sangat bergantung pada daya beli masyarakat," ujar Trioksa dikutip Kontan, Kamis (22/5/2025).

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak merinci secara khusus tren pertumbuhan kredit modal kerjanya. Jika dibandingkan dengan total kredit per Maret 2025, segmen kredit modal kerja tampak tumbuh lebih lambat dibandingkan segmen lainnya.

EVP Corporate Communication BCA, Hera F. Haryn, mengungkapkan bahwa kredit modal kerja BCA per Maret mencapai Rp 421,5 triliun atau tumbuh 9,4 persen secara tahunan. 

Sementara itu, total kredit BCA di periode yang sama tumbuh 12,6 persen secara tahunan, dengan kredit konsumsi meningkat dua digit sebesar 11,3 persen.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2025 Melambat, Apindo: Ada Tekanan di Daya Beli

Hera menyampaikan bahwa penyaluran kredit oleh BCA dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis kredit modal kerja akan tetap tumbuh positif.

"Kami optimistis pertumbuhan kredit, termasuk untuk modal kerja, tetap positif di 2025," ujar Hera.

Sementara itu, kredit modal kerja yang disalurkan PT Bank Oke Indonesia Tbk (Oke Bank) hanya tumbuh 3 persen hingga April 2025, jauh dari target total pertumbuhan kredit tahun ini yang sebesar 11 persen.

Direktur Kepatuhan Oke Bank, Efdinal Alamsyah, menjelaskan bahwa pihaknya senantiasa mencermati dinamika perekonomian dan tren permintaan kredit dalam proses penyaluran.

Efdinal menyebutkan bahwa kredit modal kerja disalurkan ke berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur. "Kami membuka peluang pembiayaan, tapi tetap mengedepankan analisis kelayakan dan risiko," ujar dia.

Sri Mulyani Kucurkan Insentif Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah tetap akan menguncurkan insentif fiskal di tahun 2026 untuk melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

"Melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal untuk berbagai program perlindungan dan juga memperkuat perlindungan sosial," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (20/5/2025).

Kementerian Keuangan akan terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan dengan terus meningkatkan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Rencana pemberian insentif ini juga tertuang dalam dokumen KEM-PPKF 2025. Pemerintah menyebut, insentif dan paket kebijakan fiskal, serta dukungan pembiayaan akan diberikan pada sektor-sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. 

Di sisi lain, program perlindungan sosial juga akan terus diperkuat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan jaring pengaman untuk kelompok rentan guna menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. 

Laporan Reporter; Nitis Hawaroh/Dendi Siswanto/Rilanda Vilasma | Sebagian artikel ini dikutip dari Kontan