Skandal 212 Merek Beras, Minimarket Diduga Tarik Produk Diam-diam dari Rak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah jaringan minimarket di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan diduga mulai menarik diam-diam beberapa produk beras dari rak penjualan.

Langkah ini disebut-sebut dilakukan setelah publikasi hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengungkap 212 merek beras tidak sesuai standar mutu nasional, termasuk dua merek yang diproduksi perusahaan asal Jakarta.

Pergerakan ini terpantau hanya sehari setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka mengultimatum pelaku usaha beras yang "nakal", dengan peringatan keras akan mengumumkan merek-merek pelanggar ke publik jika tak segera mengoreksi praktik dagangnya.

Minimarket Diduga Lakukan Penarikan Diam-diam

Berdasarkan penelusuran Tribunnews pada Selasa (1/7/2025), sejumlah merek beras masih ditemukan beredar di enam minimarket yang tersebar di tiga kecamatan kawasan Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan.

Setidaknya terdapat tujuh merek beras yang diproduksi oleh enam perusahaan berbeda dijual di rak-rak minimarket tersebut.

Harga beras ukuran 5 kilogram yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp73.500 (dengan label promo) hingga Rp105.000 untuk beras kategori super.

Mayoritas produk beras premium dijual dengan harga Rp74.500 per 5 kilogram.

Dari seluruh merek yang ditemukan, dua di antaranya diproduksi oleh perusahaan asal Jakarta yang kini tengah dicurigai Kementan telah memasarkan beras yang tidak sesuai dengan Standar Mutu Nasional. Dugaan ini masih dalam proses klarifikasi.

Baca juga: Skandal Beras! 212 Merek Bermasalah, Pedagang Cipinang Oplos Premium dengan Raskin dan Menir

Pihak minimarket yang disambangi belum memberi keterangan resmi soal dugaan penarikan atau hasil evaluasi internal terhadap produk yang dijual.

Tribunnews masih melakukan penelusuran lanjutan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut dan menelusuri lebih jauh potensi pelanggaran dalam distribusi produk-produk beras tersebut

212 Merek Gagal Standar: HET Dilanggar, Berat Tak Sesuai

Hasil investigasi Kementan dan Satgas Pangan yang diumumkan awal pekan ini mengungkap potensi skandal besar dalam distribusi beras kemasan di Indonesia.

Dari 268 sampel beras yang dikumpulkan selama periode 6–23 Juni 2025 dari 10 provinsi, ditemukan fakta mengejutkan:

• 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu nasional.
• 59,78 persen melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
• 21 persen tak sesuai takaran berat, dengan kemasan 5 kg berisi hanya 4 kg.
• Untuk beras medium, 88 persen gagal mutu, 95 persen melanggar HET, dan 10 persen berat tidak sesuai.

“Kalau ini dibiarkan, masyarakat terus dirugikan. Kami serius, ini harus dihentikan mulai hari ini,” tegas Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Kementan memperkirakan kerugian konsumen akibat pelanggaran mutu dan harga ini mencapai Rp99 triliun. Nilai tersebut dihitung dari selisih harga dan volume beras yang tidak sesuai selama periode tertentu, berdasarkan data distribusi dan produksi nasional.

Ironisnya, skandal ini terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa stok beras nasional melimpah. Produksi 2025 bahkan dilaporkan mencapai 35,6 juta ton, melampaui target tahunan 32 juta ton.