Komisi XI DPR Tekankan Pentingnya Koordinasi BI-OJK-Kemenkeu untuk Penguatan Stimulus Ekonomi
Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan memerlukan langkah-langkah antisipatif.
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendorong stimulus ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87 persen pada Triwulan I 2025, yang dinilai perlu dioptimalkan melalui koordinasi kebijakan yang lebih solid.
Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan memerlukan langkah-langkah antisipatif.
"Koordinasi antara BI, OJK, dan Kemenkeu menjadi kunci untuk memastikan kebijakan moneter, stabilitas sektor keuangan, dan stimulus fiskal berjalan selaras guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menekankan perlunya kebijakan moneter serta fiskal yang akseleratif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan inflasi yang stabil untuk mendongkrak produktivitas ekonomi.
Baca juga: Beda Pandangan Bappenas dan Kemenkeu soal Target Pertumbuhan Ekonomi, Ini Kata CELIOS
Ia juga mendorong peningkatan peran OJK dalam memperkuat ketahanan sektor perbankan dan non-bank, serta optimalisasi instrumen fiskal oleh Kemenkeu untuk mendukung daya beli masyarakat dan investasi.
Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong kolaborasi antarlembaga tersebut guna menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pertumbuhan 4,87% di Triwulan I 2025 adalah modal baik, tetapi kita harus memastikan momentum ini terus terjaga dengan kebijakan yang tepat, termasuk pengendalian inflasi yang kompetitif, stabilisasi nilai tukar, dan percepatan penyaluran kredit UMKM," tutur Misbakhun.
Komisi XI DPR Minta BI Kaji Ulang Rencana Penerapan Payment ID |
![]() |
---|
Celios Ingatkan BI soal Payment ID: Patuhi Aturan Perlindungan Data Pribadi |
![]() |
---|
Jenis-jenis Transaksi Keuangan yang Bisa Terpantau Payment ID |
![]() |
---|
YLKI Minta Payment ID Dibatalkan: Pemerintah Terlalu Masuk Ranah Privat Konsumen |
![]() |
---|
DPR Minta BI Pastikan Keamanan Data di Implementasi Payment ID |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.