Dirjen Bea Cukai Respons Usulan Moratorium Tarif CHT: Akan Dikaji Lintas Sektor
Pemerintah respons usulan moratorium cukai rokok, pertimbangkan dampak ekonomi, tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal.
Penulis:
Danang Triatmojo
Editor:
Glery Lazuardi
lihat foto
FOTO BEA CUKAI UNTUK TRIBUNNEWS
BEA CUKAI Bea Cukai bersama aparat penegak hukum kembali menggagalkan peredaran rokok ilegal dalam operasi di Jawa Timur. Tim gabungan yang terdiri atas Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, serta Bea Cukai Pasuruan, bersinergi dengan Puspom TNI dan Pomal Lantamal Surabaya untuk melakukan penindakan terhadap jaringan produksi dan distribusi rokok ilegal pada Kamis (27/2). Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama saat menyampaikan respons pemerintah terkait usulan moratorium cukai hasil tembakau, Rabu (9/7/2025).
Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan CHT sebesar Rp230,09 triliun dari total target penerimaan cukai sebesar Rp301,6 triliun.
Sebagai perbandingan, pada 2024, CHT menyumbang Rp216,9 triliun dari total penerimaan cukai Rp226,4 triliun, yang memperlihatkan peran strategis sektor ini dalam menopang pendapatan negara.
Namun di balik kontribusi ini, industri hasil tembakau menunjukkan tanda-tanda perlambatan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada kuartal I/2025, industri pengolahan tembakau mengalami kontraksi sebesar -3,77 persen secara tahunan, berbanding pertumbuhan positif 7,63 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Berita Terkait
Baca Juga
| Anggota Komisi XI DPR: Peredaran Rokok Ilegal Ganggu Penerimaan Negara, Harus Ditindak! |
|
|---|
| DPR Ingatkan Satgas Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal tidak Mematikan Industri Hasil Tembakau |
|
|---|
| Tekan Peredaran Rokok Ilegal di Jatim, Bea Cukai Terapkan Tindakan Tegas dan Pendekatan Humanis |
|
|---|
| Penindakan Rokok Ilegal oleh Bea Cukai Melonjak 38 Persen |
|
|---|
| Bea Cukai Amankan Ribuan Barang Ilegal Senilai Rp3,9 Triliun, Rokok Mendominasi |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.