DPR Kritik Kinerja PLN: Token Error, Tarif Naik, Proyek Listrik Desa Tak Kunjung Usai

Tayang: Kamis, 10 Juli 2025 08:35 WIB

Penulis: Fersianus Waku

Editor: Theresia Felisiani

DPR Kritik Kinerja PLN: Token Error, Tarif Naik, Proyek Listrik Desa Tak Kunjung Usai

Tribun Images/JEPRIMA

TARIF LISTRIK - Warga melakukan pengecekan token listrik prabayar di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2020). Tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III atau periode Juli–September 2025 tidak mengalami kenaikan atau tetap. PDIP kritik kinerja PLN yang tak beres seperti gangguan pengisian token listrik, dugaan lonjakan tarif, hingga proyek listrik desa yang menelan anggaran besar.

Baca Selanjutnya:

Peringati Hari Pelanggan Nasional, ASDP Dorong Budaya Tertib Digital

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mufti Anam, melontarkan sederet kritik tajam terhadap kinerja PT PLN (Persero).

Mufti menyoroti persoalan berulang mulai dari gangguan pengisian token listrik, dugaan lonjakan tarif, hingga ketidakjelasan proyek elektrifikasi desa yang terus menelan anggaran besar.

Menurutnya, keluhan warga soal kegagalan saat memasukkan token listrik belakangan semakin sering terjadi.

“Banyak warga mengadu ke kami. Mereka beli token, tapi saat dimasukkan gagal, dan pulsa mereka hilang begitu saja. Ini aneh dan perlu segera diaudit," kata Mufti dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Selain itu, Mufti juga mempertanyakan kenaikan tarif listrik yang disebut-sebut hingga 30-50 persen.

“Kami pernah bahas ini di rapat sebelumnya, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban tegas. Warga merasa tarif listrik makin mahal,” ujarnya.

Dia juga menyoroti program listrik desa yang telah berjalan sejak 2020. PLN diketahui sudah menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun untuk mendanai proyek tersebut.

Namun, permintaan anggaran terus berlanjut, yakni Rp 10 triliun pada 2023 dan Rp 5,86 triliun pada 2024.

“Anehnya, tiap kali diminta anggaran, katanya program sudah hampir selesai. Tapi tahun depannya, minta lagi. Ini tidak masuk akal,” ucap Mufti.

Mufti juga menyinggung ketidaksinkronan data elektrifikasi antara PLN dan Kementerian ESDM.

Menurutnya, PLN mengklaim rasio elektrifikasi desa telah mencapai 99,92 persen, sementara versi Kementerian ESDM menyebut angka elektrifikasi rumah tangga nasional baru 99,63 persen.

Mufti Anam menilai, perbedaan data tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga.

Oleh karena itu, Mufti mendesak Kementerian BUMN segera melakukan audit menyeluruh terhadap program listrik desa dan penggunaan dana PMN oleh PLN.

“Kami tidak mau tahun depan PLN datang lagi dengan permintaan dana yang sama. Datanya harus jelas, laporannya transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," imbuhnya.