Senin, 22 September 2025

Menko Zulhas Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Beras Oplosan, Pemerintah Bakal Tindak Tegas

Zulkifli Hasan buka suara mengenai polemik beras oplosan yang belakangan ini sedang ramai.

Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com
BERAS OPLOSAN - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika ditemui di Kantor Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025). Ia meminta masyarakat tidak khawatir terkait dengan beras oplosan yang sedang ramai di masyarakat. Dok: Endrapta Pramudhiaz 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara mengenai polemik beras oplosan yang belakangan ini sedang ramai.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu meminta masyarakat tidak khawatir menghadapi maraknya beras oplosan di pasaran.

"Tidak usah khawatir. Kalau ada apapun, beri informasi, pasti kami akan tindak tegas," katanya ketika ditemui di Kantor Pos Fatmawai, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

Menurut Zulhas, ada Satgas Pangan Polri yang siap melakukan penindakan jika ditemukan beras oplosan di pasaran.

Saat ini, kata dia, pemerintah sudah memiliki solusi jangka panjang untuk menangani beras oplosan ini. Ia menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai jalan keluarnya.

Zulhas menjelaskan bahwa persoalan beras oplosan ini terletak pada alur distribusinya. 

Ada oknum di tengah alur distribusi yang kerap mencampur beras kualitas bagus dan jelek agar bisa mempermainkan harganya.

Dengan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ia yakin praktik kecurangan di alur distribusi ini bisa tertangani.

Baca juga: Marak Beras Oplosan, Yuk Tilik Kembali Potensi Pangan dari Alam Indonesia

"Itu memangkas tengkulak, memangkas permainan-permainan itu dengan permanen melalui Koperasi Desa," ujar Zulhas.

Belakangan ini sedang ramai soal beras oplos, yaitu beras kualitas premium dicampu dengan beras medium, lalu dijual dengan harga beras premium.

Berdasarkan temuan terbaru, lebih dari 212 merek beras diduga melanggar standar mutu dan takaran.

Akibat dari pelanggaran tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 99 triliun.

"Ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp 99 triliun," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Amran meminta agar para produsen beras yang diduga melanggar aturan mulai mengoplos hingga mengurangi takaran agar cepat sadar.

Dia meminta agar pelaku-pelaku ini mengikuti regulasi yang ada dan tidak merugikan masyarakat.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan