Pengembangan Hunian Vertikal yang Layak dan Terjangkau di Perkotaan Tekan Backlog Perumahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program penataan kawasan kumuh vertikal atau revitalisasi rumah susun (rusun) maupun pengembangan hunian subsidi di tengah kota dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga perkotaan.

Pengamat Infrastruktur dan Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menyebut rusun menghadirkan kualitas bangunan lebih baik, sanitasi optimal, air bersih memadai, dan pencahayaan yang lebih sehat.

Yayat dikenal sebagai dosen Teknik Planologi di Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti. Dirinya menyelesaikan S3 Sosiologi – Universitas Indonesia.

Baca juga: Legislator PKB Soroti Penghapusan Program Rusun Pesantren dari Anggaran Kementerian PKP

"Rusun itu sangat penting dalam program revitalisasi kawasan kumuh lantaran memiliki kualitas bangunan yang lebih baik, sanitasi yang lebih optimal, air bersih yang cukup, lingkungan yang lebih sehat, pencahayaannya yang lebih bagus," ujar Yayat di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Yayat menyampaikan kondisi permukiman kumuh di Jakarta disebabkan berbagai faktor, yakni ketersediaan hunian terjangkau dan daya beli masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan hanya 56 persen penduduk di Jakarta yang memiliki rumah.

"Banyak yang bisanya tinggal di pinggiran (Jakarta). Hal ini membuat biaya transportasi menjadi lebih besar, bahkan hingga 30-40 persen pengeluarannya hanya untuk transportasi," ucap Yayat.

Yayat menyebut revitalisasi rusun menjadi solusi paling realistis untuk kota-kota besar seperti Jakarta agar lebih tertata dan layak huni.

Konsep tersebut dinilainya selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mencontoh keberhasilan Singapura dalam pembangunan hunian vertikal.

Selain menata kawasan, Yayat menyebut program revitalisasi & pengembangan hunian subsidi vertikal efektif menekan backlog perumahan dan mendukung target pemerintah menyediakan satu juta rumah perkotaan.

Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ini mencerminkan berapa banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.

"Solusi mengatasi backlog untuk kawasan perkotaan yang paling realistis adalah membangun rumah susun," lanjutnya.

Ia juga mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan rumah susun agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Yayat menilai anggaran Jakarta yang mencapai Rp 17 triliun hingga Rp 18 triliun per tahun untuk bansos bisa digunakan untuk memprioritaskan warga pindah ke rumah susun.