Rabu, 17 September 2025

Cari UMR Rendah, Kemenperin Sebut Banyak Pengusaha Alihkan Pabriknya ke Jawa Tengah

Saat ini banyak industri yang tengah dilanda situasi sulit akibat dari penurunan order akibat lesunya permintaan.

Lita/Tribunnews
PHK PEKERJA - Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025). PHK terjadi karena industri mencari lokasi dengan UMR rendah untuk relokasi fasilitas produksi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi pada 26.455 pekerja.

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara seorang pekerja atau buruh oleh perusahaan. PHK di Indonesia yang sedang terjadi banyak disumbang oleh sektor manufaktur.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menyampaikan, saat ditelisik bukan sekedar PHK, namun sejumlah industri atau pabrik mencari lokasi dengan UMR (upah minimum regional) rendah.

Baca juga: Pengakuan Lutfi Pengemis Kaya di Gorontalo, Penghasilan Sebulan Kalahkan UMR Jakarta

"Sebenernya itu bukan PHK, tapi pemindahan lokasi ke Jawa Tengah yang UMR-nya lebih rendah," tutur Reni kepada Wartawan di Gedung Kementerian Perindustrian, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025).

Adapun Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp2.170.475 untuk Kabupaten Banjarnegara dan tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp3.454.827.

Secara umum, UMK di Jawa Tengah mengalami kenaikan sekitar 6,5 persen dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata kenaikan Rp148.742. 

Reni tak menampik jika saat ini banyak industri yang tengah dilanda situasi sulit akibat dari penurunan order akibat lesunya permintaan.

"Memang ada beberapa, termasuk di industri kecil menengah juga yang mengalami penurunan order karena lesu permintaan," ucap Reni.

Guna mendongkrak kinerja industri, Reni menyebut pihaknya memacu berbagai industri untuk mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

Upaya ini dilakukan agar produk buatan industri dalam negeri bisa hadir di e-katalog dan diserap oleh belanja pemerintah.

"Jadi bisa tayang di katalog. Terus kita menggaungkan kampanye Bangga Buat Indonesia. Selain itu kita juga mendorong untuk live shopping," ucapnya.

 

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan