BBM Langka di SPBU Swasta, Pemerintah Tegaskan Pertamina Tidak Monopoli Distribusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus), Aris Marsudiyanto menegaskan bahwa tidak ada upaya monopoli yang dilakukan perusahaan plat merah PT Pertamina dalam distribusi BBM.

Hal itu disampaikan Aris merespon kebijakan impor BBM oleh SPBU swasta melalui Pertamina karena kelangkaan stok.

Hal itu disampaikan Aris usai rapat terbatas terkait energi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).

“Enggak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaiknya,” ujar Aris.

Aris mengatakan bahwa masalah kelalangkaan BBM di SPBU swasta telah  dibahas. Terkait adanya masalah teknis di lapangan yang menyebabkan stok BBM di SPBU swasta kosong akan dibahas oleh Menteri terkait.

“Semuanya dibahas bagaimana supaya teknik di lapangan, kalau ada yang tersumbat di sana-sini, masalah teknis akan dibahas dengan menteri terkait,” katanya.

Pemerintah Kata Aris berupaya untuk terus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Termasuk salah satunya dalam ketersediaan energi.

“Intinya bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat agar semuanya tersubsidi dengan baik, pangan, energi, dan semuanya bisa murah ke rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan soal kekosongan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta.

Bahlil mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan kuota impor 110 persen kepada SPBU swasta pada 2025.

"Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

Oleh karena kata Bahlil, tidak tepat apabila kekosongan stok BBM di SPBU swasta tersebut karena pemerintah tidak memberikan kuota impor.

"Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen. Berarti 1 juta 100 kiloliter," katanya.

Apabila masih ada kekurangan kata Bahlil, SPBU swasta bisa berkolaborasi dengan pertamina. Alasannya kata Bahlil, masalah BBM berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik," katanya.

Respons Menteri ESDM