Spin Off BTN Syariah Belum Tunjukan Hasil, Ini Kata Pengamat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mimpi besar Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, untuk memiliki industri perbankan syariah yang tumbuh signifikan nampaknya harus tertahan. 

Pasalnya, proses spin-off beberapa unit usaha syariah belum menunjukkan perubahan yang berarti. Proses perizinan dinilai menjadi salah satu penyebab utama, padahal langkah spin-off diwajibkan oleh para regulator. 

Salah satu proses spin-off yang masih terpantau mandek yakni BTN Syariah. Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang direncanakan pada 18 Agustus 2025, harus mundur tanpa informasi pasti kapan agenda tersebut akan dilakukan. 

Padahal, mengutip pernyataan Dery Januar Direktur Utama PT Bank Victoria Syariah (BVIS), proses untuk terbentuknya BUS tersebut harus dimulai dengan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada Agustus tahun ini. 

Baca juga: Perbankan Syariah Salurkan Rp 3,7 Miliar Beasiswa untuk 2.000 Santri di 50 Pondok Pesantren

RUPSLB inilah nanti yang akan memutuskan langkah selanjutnya menuju spin off yang harus pula diputuskan dalam RUPSLB BTN dan juga BVIS. Setelah itu, operasional BUS tersebut dapat berjalan yang diharapkan paling cepat pada November 2025.

Direktur Center Banking Crisis Deni Daruri mengkhawatirkan kehadiran BUS hasil pernikahan UUS BTN dengan Bvis kehilangan momen jika terlalu banyak prosedural yang harus dilalui dalam pemenuhan ijin dari regulator. 

Deni mengakui bahwa proses tersebut harus dilakukan dengan tata kelola (governance) yang baik. Namun, dia berharap agar proses menuju kesana tidak berbelit-belit, contohnya pemenuhan salah satu aspek yang pada akhirnya menyita waktu panjang.

“Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara atas surat dari Menteri BUMN untuk restrukturisasi UUS BTN dengan model spin off yang akan dilakukan BTN sudah ada kok. Ini kan keputusan tertinggi dan dibawahnya tinggal mengikuti, tidak harus berbelit-belit. Persetujuan tersebut sudah ada sejak Mei 2025 dan sekarang sudah Agustus 2025, artinya sudah 3 bulan prosesnya belum kelihatan hasil”, kata Deni di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengatakan kehadiran BUS tersebut diyakini bakal semakin mewarnai perkembangan industri perbankan syariah nasional. Pasalnya, calon BUS baru ini  dinilai memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni dalam pembiayaan perumahan berprinsip syariah serta layanan perbankan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Terbukti dengan positioning BTN Syariah yang telah menguasai 28 persen pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional per Oktober 2024. Lebih spesifik lagi, di pasar pembiayaan perumahan subsidi syariah, BTN Syariah telah menguasai 90%. 

“BTN Syariah akan bermetamorfosis menjadi bank syariah baru yang kekuatannya tidak akan kalah dari pemain besar yang mendominasi perbankan syariah nasional seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini tidak lepas dari dukungan konsisten yang diberikan induknya selama ini, yaitu BTN, sehingga kehadiran BTN Syariah dengan potensi pertumbuhannya yang pesat telah ditunggu-tunggu oleh pasar,” tutur Emir.

Dukungan kuat induk usaha tercermin dari pertumbuhan bisnis BTN Syariah yang tetap positif dalam situasi dinamika perekonomian domestik dan global. Selama 20 tahun terakhir, BTN Syariah bertumbuh double-digit berdasarkan pertumbuhan rerata per tahunnya (compound annual growth rate/CAGR). Sebagai contoh, pada tahun 2009, total aset BTN Syariah baru mencapai Rp2,25 triliun, namun per akhir 2024 nilainya telah menyentuh Rp61 triliun atau rata-rata bertumbuh 22,83% setiap tahunnya.

Pertumbuhan ini dijaga konsisten oleh BTN Syariah, bahkan dengan level yang lebih tinggi dari induknya sendiri. Terlihat dari pencapaian kinerja per kuartal I-2025, yang menunjukkan pembiayaan yang naik 18,2% year-on-year (yoy) menjadi Rp46,3 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp39,1 triliun.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BTN Syariah juga terus terjaga, tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 19,9% yoy menjadi Rp51,4 triliun pada akhir Maret 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp42,9 triliun.

Emir mengatakan, pencapaian positif BTN Syariah yang konsisten ini harus didukung dengan mesin yang lebih besar sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Ujungnya, industri perbankan syariah nasional juga akan diuntungkan.