Payment ID: Dilema Transparansi Keuangan dan Ancaman Privasi Masyarakat 

Guru Besar FEB Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai Payment ID berpotensi menjadi fondasi bagi Central Bank Digital Currency (CBDC).

"Ini Payment ID bisa jadi cikal bakal CBDC. Transparansi, akuntabilitas dan kemudahan penelusuran. Kalau kredit bisa jadi credit scoring. Buat nasabah yang bagus jadi bisa dengan mudah lebih dapat kredit," terang Telisa.

Meski begitu, ia mengingatkan adanya risiko privasi, serangan siber dan potensi penyalahgunaan data dikemudian hari.

"Ada plus minus, makanya harus jelas dulu. Sejauh mana pro dan kontra dengan privasi, bagaimana meyakinkan tidak disalahgunakan oleh lawan politik," jelasnya kepada Tribunnews.com.

Telisa menyebut, Payment ID bisa saja bermanfaat untuk memantau penggunaan bansos agar lebih tepat sasaran ke penerima. Namun, ia menekankan perlunya studi mendalam dan partisipasi publik sebelum implementasi.

Baca juga: YLKI Minta Payment ID Dibatalkan: Pemerintah Terlalu Masuk Ranah Privat Konsumen

"Iya benar agar bisa ditelusuri digunakan untuk apa. Jadi akan bisa lebih tepat sasaran. Traceability adalah fitur utama dari Payment ID. Sebaiknya studinya harus dalam. Melibatkan partisipasi publik dan kajian yang kuat, agar tidak jadi bumerang," kata Telisa.

Penguatan Pengawasan Keuangan

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda melihat Payment ID harusnya selaras dengan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengatur penggunaan data keuangan.

Menurutnya, sistem ini akan mempermudah deteksi aliran dana terkait judi online, kegiatan ilegal, hingga pengemplangan pajak.

"Data keuangan kita tidak digunakan untuk keperluan lainnya selain penggunaan oleh perbankan dengan persetujuan Bank Indonesia. Pengemplang pajak itu tidak bisa lari lagi ketika harus mempertanggungjawabkan transaksinya," jelas Huda.

Dia menilai keberhasilan Payment ID membutuhkan dukungan regulasi turunan dan infrastruktur keamanan data yang kuat.

Baca juga: Kritik Payment ID, FKBI: Berpotensi Langgar Hak Warga Negara

"Harus ada peningkatan infrastruktur kebijakan dari Bank Indonesia ataupun kementerian. Kementerian Komunikasi dan Digital misalkan, harus segera menerbitkan peraturan turunan dan UU PDP, sehingga masyarakat bisa membuat laporan pidana ketika ada kasus data yang disalahgunakan."

"DJP juga harus memperbaiki data centernya, termasuk juga dengan sistem di Coretax. Jadi masalah reformasi keuangan juga harus dibarengi reformasi perpajakan," tutur Huda kepada Tribunnews.com.