Anggaran Rp244 Triliun untuk Kesehatan di 2026, Menkeu Paparkan Rinciannya

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Ini menjadi landasan bahwa negara wajib menjamin akses pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara.

Tujuan Anggaran Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 171):

Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji untuk sektor kesehatan.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10?ri APBD di luar gaji.

Tujuan utama:

Menjamin pelayanan kesehatan publik, terutama bagi:

Penduduk miskin

Lansia

Anak terlantar

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

UU Kesehatan yang baru disahkan pada Juli 2023 menghapus ketentuan alokasi minimal 5 persen tersebut. Kini, penganggaran kesehatan berbasis pada kebutuhan program nasional dan kinerja, bukan lagi angka tetap.