Usman Hamid Soroti Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR, Tak Singgung soal HAM

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pidato Prabowo mendapatkan sorotan dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, karena tak menyinggung perihal hak asasi manusia (HAM).

Amnesty International Indonesia adalah bagian dari gerakan global Amnesty International, yang fokus pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. 

Mereka melakukan penelitian, advokasi, kampanye, dan edukasi untuk memastikan semua orang menikmati hak asasi mereka sesuai dengan standar internasional. 

"Dalam soal hak asasi manusia, tidak ada misalnya pesan-pesan yang jelas tentang bagaimana negara mau menyelesaikan problem hak asasi manusia." 

"Misalnya pelanggaran HAM berat di masa lalu, tidak satu kata pun yang muncul di sana," ucap Usman Hamid, alumnus Universitas Trisakti itu, dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Jumat (15/8/2025).

Presiden Prabowo juga sempat meminta agar semua masyarakat di luar pemerintahan tetap memberikan kritik kepada pemerintah.

Namun, Usman berujar bahwa hal itu bertolak belakang dengan sikap Prabowo yang berulang kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang dinilai negatif.

Seperti, jelasnya, menuduh demonstrasi didanai oleh asing dan menuduh demonstrasi didanai oleh koruptor.

Prabowo: Jangan berhenti kritik

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo menyatakan, kritik terhadap pemerintah sangat dibutuhkan walaupun kadang terasa menyesakkan.

Ia menilai, perbedaan pandangan tak masalah yang penting semua pihak tetap memiliki tujuan yang sama.

Baca juga: Momen Beberapa Kali Prabowo Gebrak Podium: Dulu di Kampanye Pilpres 2019, Kini di Sidang Tahunan MPR

“Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah. Terima kasih,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan.

“Kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang-kadang kalau kritik itu menyesakkan juga, tapi enggak ada masalah. Jangan berhenti kritik,” sambungnya.

Prabowo juga menyebut, pengawasan tak hanya berlaku bagi pihak luar pemerintah, tetapi juga anggota koalisi.