Menkeu Purbaya Usul Bentuk Tim Akselerasi untuk Program Prioritas Presiden Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembentukan tim akselerasi untuk mempercepat realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo, jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik," kata Purbaya di Istana Negara, Senin (15/9/2025).

Selain mempercepat program presiden, Purbaya bilang tim akselerasi juga bisa menerima aduan dari pelaku bisnis yang merasa ada gangguan di sistem perekonomian.

"Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap satu Minggu sekali," terang dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, tim akselerasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, Wakil Menteri Keuangan.

Kemudian Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri PPN Bappenas.  "Anggotanya seluruh menteri yang terkait dengan program," ungkap Airlangga.

Presiden Prabowo meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 (8+4+5) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, Senin, 15 September 2025.

Program ini terdiri dari delapan program akselerasi yang akan dilaksanakan tahun 2025 ini serta empat program lanjutan yang akan dilanjutkan hingga 2026.

Kemudian, lima program penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan menciptakan hingga 3,55 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan. 

Saat berpidato di Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo memaparkan delapan agenda prioritas untuk Rancangan APBN 2026, yang juga dikenal sebagai "Asta Cita".

Pertama, ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan.

Sejumlah langkah strategis akan diambil seperti pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah. 

Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

Baca juga: PKS Dukung Langkah Menkeu Purbaya Tinjau Ulang Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah

“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” kata Presiden.

Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita.

Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. 

Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan.

Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

Baca juga: 8 Program Prioritas Prabowo 2026 Telan APBN Rp2.741 T, MBG Butuh Hampir 15 Persen Anggaran

“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” jelas Presiden.

Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Anggaran kesehatan juga diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta meningkatkan fasilitas kesehatan.

Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP). 80 ribu KMDP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan.

Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar KMDP dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah.

“Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa,” kata Presiden.

Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

Selain itu, program 3 juta rumah rakyat terus didorong melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah. 

“APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” pungkas Presiden.