Kepala BGN Dadan Mendadak Ditelepon Prabowo, Tanya Isu Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tiba-tiba ditelepon Presiden Prabowo Subianto di tengah acara kegiatan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), BGN, dan Kementerian Dalam Negeri.

Mendagri Tito Karnavian tiba-tiba menghentikan sambutannya, lantaran Kepala BGN Dadan Hindayana menerima telepon dari Presiden Prabowo. 

Dadan meminta maaf lantaran, harus menyela acara yang tengah berjalan.

Baca juga: Ompreng MBG Diduga Pakai Minyak Babi, HNW Desak BPOM Umumkan Hasil Uji & BPJPH Awasi Kehalalan

"Saya harus mengangkat telepon karena yang telepon yang punya Republik. Jadi dua kali di telepon dan saya juga sampaikan bahwa hari ini saya bersama dengan Pak Mendagri dan Pak Menteri PU dalam rangka percepatan, karena beliau selalu ingin tahu hari ini masih on track atau tidak," ujar Dadan seusai acara di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Dadan mengatakan, telepon tersebut harus diangkat meski acara tengah berjalan karena Presiden menanyakan mengenai persoalan food tray atau ompreng makan bergizi gratis (MBG) yang diduga mengandung minyak babi.

Ompreng merupakan wadah makanan, bisa juga disebut food tray, yang biasanya terbuat dari plastik atau stainless steel, yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan makanan. 

"Itu yang ditanya Pak Presiden kenapa saya angkat telepon gini, gini food tray itu isunya menggunakan minyak, itu bukan pada food tray-nya, karena komponen food tray itu logam, salah satunya nikel, jadi tidak ada minyak di dalam food tray," tutur Dadan.

Menurut Dadan, minyak digunakan pada saat stamping atau pecetakan yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas. 

Kemudian, setelah dicetak, ucap Dadan, minyak itu kemudian dibersihkan direndam, sehingga steril.

"Isunya adalah menggunakan minyak babi untuk di dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati artinya dari tumbuhan dan kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri," tutur Dadan.

Sedangkan, Dadan menegaskan untuk ompreng impor nantinya harus sudah diberikan label halal. 

Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Diketahui, hingga saat ini pemerintah masih belum mengumumkan hasil uji laboratorium wadah tersebut meski sudah hampir satu bulan berlalu sejak isu ini mencuat pada pertengahan Agustus lalu.

Dugaan bermula dari laporan Indonesia Business Post yang melakukan investigasi di wilayah Chaoshan, bagian timur Provinsi Guangdong, Cina, yang diduga merupakan importir ompreng untuk program MBG.