DPR Desak Pemerintah Longgarkan Impor BBM, Pertamina Diminta Tak Monopoli Pasar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah agar tetap membuka akses impor bahan bakar minyak (BBM) secara luas bagi perusahaan migas swasta, termasuk pengelola SPBU asing. 

Menurutnya, kebijakan ini penting untuk menjaga iklim usaha yang kompetitif dan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen.

"Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang terbuka dan menarik bagi investor asing di sektor ritel migas, saya kira pemerintah perlu tetap membuka keran impor bagi SPBU swasta," ujar Eddy saat dimintai tanggapan, Jumat (19/9/2025).

Eddy menilai, kekhawatiran terhadap persaingan dengan PT Pertamina tidak perlu dibesar-besarkan. 

Ia menjelaskan bahwa jumlah SPBU swasta masih sangat kecil dibandingkan milik Pertamina, yakni hanya sekitar 450–500 unit dari total 7.800 SPBU di seluruh Indonesia.

Selain itu, SPBU swasta tidak menjual BBM bersubsidi, sehingga tidak bersaing langsung dengan Pertamina dalam segmen tersebut. 

"Mereka hanya menjual BBM nonsubsidi, jadi kompetisinya lebih kepada sesama SPBU swasta. Justru Pertamina masih unggul dari sisi jumlah dan jenis layanan," tambah Eddy.

Baca juga: PHK Mengintai SPBU Swasta, Istana Bergerak Cari Solusi Kelangkaan BBM

Ia menegaskan, membuka akses impor bagi SPBU swasta bukan hanya soal persaingan, tetapi juga soal memberikan alternatif bagi masyarakat. 

"Konsumen berhak mendapat pilihan. Maka, impor BBM oleh SPBU swasta sebaiknya tetap diberlakukan," tegasnya.

Menanggapi isu kekosongan pasokan BBM di SPBU swasta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor sebesar 110 persen dari tahun sebelumnya. 

Ia menilai tudingan bahwa pemerintah tidak memberikan kuota adalah keliru.

"Contohnya, jika tahun 2024 perusahaan A mendapat kuota 1 juta kiloliter, maka di 2025 kita berikan 1 juta 100 ribu kiloliter. Jadi tidak benar kalau dikatakan tidak diberi kuota," jelas Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).

Jika masih terjadi kekurangan pasokan, Bahlil menyarankan SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina. 

"Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka negara tetap harus hadir dan mengontrol distribusinya," tutupnya.