Ekonom: Perusakan Kebun Sawit Ganggu Iklim Investasi, Kerugian Negara Capai Rp174 Triliun per Tahun

Dari perspektif investasi, ia menilai persepsi investor bisa memburuk apabila pemerintah dianggap abai dalam menjaga aset strategis ini. Hal itu bisa menurunkan valuasi industri sawit, menahan masuknya investasi baru.

“Serta meningkatkan persepsi risiko terhadap tata kelola perkebunan sawit nasional,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pengamanan skala besar. Dengan jutaan hektare lahan, penggunaan drone, satelit, dan sistem keamanan digital menjadi keharusan.

Jika pengamanan kebun sawit tidak segera dijadikan prioritas utama, ia mengingatkan akan ada konsekuensi serius terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Pasokan minyak goreng dan bahan baku biodiesel bisa terganggu, memicu fluktuasi harga yang merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dinilai melanggar aturan termasuk masuk Kawasan hutan. Disampaikannya saat Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8),

Sampai awal September 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyerahkan lahan sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara yang luasnya mencapai 1,5 juta hektar. Kebun sawit tersebut memiliki nilai aset indikatif Rp150 triliun. Adapun, penerimaan negara tercatat: Rp325 miliar dari escrow account, Rp184,8 miliar dari pajak, dan Rp1,2 triliun dari PBB serta pajak lain.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo menyatakan pengelolaan tersebut bukan hanya urusan bisnis, namun amanah besar untuk kesejahteraan rakyat.

“Kami berkomitmen menjaga amanah negara dengan mengelola aset ini secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Revitalisasi kebun menjadi prioritas agar lahan ini kembali produktif, sehingga hasilnya benar-benar memberi manfaat untuk rakyat,” ujarnya dikutip dari website resmi Agrinaspalma.