Menkeu Purbaya Jelaskan soal Kilang Minyak Baru untuk Kurangi Impor: Cuma Pertamina Males-malesan

"Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-bapak juga kontrol karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk-produk minyaknya," terang Purbaya.

Kini dengan jabatannya sebagai Menkeu, Purbaya tidak hanya ingin sebagai juru bayar saja dalam urusan pemenuhan BBM dalam negeri ini.

Purbaya berjanji akan turun tangan untuk mengecek apakah proyek-proyek yang selama ini diusulkan Pertamina benar-benar dijalankan.

Jika tidak, maka Purbaya tak segan untuk memotong anggaran untuk Pertamina.

Bahkan Purbaya menyebut, bila perlu ia juga akan mengganti Direktur Utama (Dirut) Pertamina.

"Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek apa proyek-proyek yang diusulkan."

"Kalau enggak kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja Dirutnya. Artinya timbal balik," imbuh Purbaya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Optimistis Rupiah Bakal Kembali Menguat Pada Pekan Depan

Menurut Purbaya, Indonesia sebenarnya bisa saja memiliki kilang minyak baru, namun hal ini tak kunjung terwujud karena Pertamina cenderung malas.

"Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR, gimana caranya kita memproduksi tadi (minyak) juga memperbaiki alat-alat produksi."

"Termasuk menyediakan alat produksi yang baru, yang selama ini kita gagal membangun. Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuman 
Pertaminanya malas-malasan aja," tegas Purbaya.

Purbaya kemudian meminta DPR untuk aktif mengontrol Pertamina agar bisa membuat BBM lebih murah dan subsidi yang diberikan pemerintah juga tepat sasaran.

"Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerja sama, tujuan kita sama sebetulnya, mengurangi subsidi dan membuat apa subsidi yang ada pun lebih murah dan tempat sasaran," imbuh Purbaya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Dicecar Komisi XI DPR soal Kompensasi BUMN Tahun 2024 Belum Dibayar

Subsidi Energi Belum Tepat Sasaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti distribusi subsidi energi yang dinilai belum ideal.

Mengutip data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Ia menyebut, kelompok masyarakat sangat mampu, yakni desil 8 hingga 10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi yang seharusnya ditujukan bagi kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang membahas realisasi kompensasi dan subsidi dalam APBN 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).