BPR-BPRS Anggota Perbarindo Siap Bantu Pemerintah Salurkan Dana Rp 200 Triliun ke UMKM

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menegaskan kesiapan bersinergi dengan pemerintah dalam penyaluran pembiayaan sebesar Rp 200 triliun ke sektor riil.

Kesiapan BPR dan BPRS tersebut akan mendukung memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Baca juga: Korupsi BPR Jepara Artha Rp254 M, KPK Dalami Debitur Boneka dan Aliran Dana

Demikian isi keputusan utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang berlangsung di Makassar pada 25 September 2025.

Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah mengatakan BPR-BPRS memiliki peran strategis sebagai jembatan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil.

“Dengan jaringan 6.676 kantor dan lebih dari 20 juta rekening nasabah, BPR-BPRS mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani bank umum, sehingga keterlibatan BPR-BPRS akan membuat program pembiayaan pemerintah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip Senin (6/10/2025).

Baca juga: Empat Produsen Beras Premium Diperiksa Bareskrim: Wilmar, Food Station, BPR, dan Japfa Group

Sepanjang periode Juni 2023 – Juni 2024, industri BPR-BPRS mencatat pertumbuhan signifikan. Diantaranya, penyaluran kredit naik 7,17 persen menjadi Rp162,57 triliun, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,01 persen menjadi Rp154,63 triliun.

Selain itu, tabungan naik 7,29 persen serta deposito meningkat 6,90 persen dan total jumlah rekening nasabah mencapai 20,03 juta, tumbuh 3,30 persen.

Kenaikan rata-rata tabungan dan deposito menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. Meski jumlah BPR-BPRS turun menjadi 1.557 unit akibat konsolidasi, kapasitas pembiayaan tetap tumbuh dan jangkauan layanan tetap luas.

Rakernas Perbarindo 2025 juga merumuskan tujuh agenda prioritas industri, yakni peningkatan kompetensi SDM, percepatan digitalisasi melalui core banking system, penyesuaian kebijakan CKPN, perluasan akses data, stabilisasi modal inti minimum, serta mengkaji kembali atas Penerapan SAK EP bagi industri BPR/BPRS dan penurunan rasio CAR secara bertahap untuk memperkuat ekspansi pembiayaan.

Perbarindo juga berupaya menggali positiong BPR-BPRS terkait beberapa regulasi yang mempengaruhi kondisi bisnis BPR-BPRS hari ini.  

Perbarindo menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, perbankan nasional, dan BPR-BPRS akan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga penguatan ekonomi daerah.

“Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendorong pembiayaan inklusif, memperluas akses keuangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutup Tedy Alamsyah.